Infografis
"Saya ingat kenapa pemerintah kecamatan tak mau mendatangkan petugas posyandu, karena tidak diperbolehkan oleh KPC pada saat itu. Alasan itu muncul dari petugas puskesmas, 'kami tidak bisa ke sana karena tidak diberikan akses lewat, karena sudah diisi konsesi'. Kalau masuk ke sana harus melewati beberapa pos penjagaan. Dugaan kami juga ada preman lokal yang digunakan," tutur Mareta.
Dalam catatan Jatam, PT KPC dikatakan memiliki jejak pelanggaran HAM terkait aktivitas penambangan berupa menggusur warga Dayak Basap yang ada di Kalimantan Timur. KPC juga tercatat memiliki jejak panjang berbagai praktik kejatahan lahan dan pencemaran sungai dan melakukan kekerasan kepada warga lokal.
