Suara.com - Palestina akan segera merdeka dalam waktu dekat ini, sejumlah negar juga sudah turun tangan dalam hal kemerdekaan ini, seperti terbaru dari Arab Saudi.
Negara mayoritas Umat Islam itu telah mengumumkan pembentukan aliansi Internasional untuk mendirikan negara Palestina.
“Atas nama negara-negara Arab dan Islam, bersama dengan mitra Eropa kami, kami mengumumkan peluncuran Aliansi Internasional untuk Menerapkan Solusi Dua Negara," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan, dilansir dari Antara, Jumat (27/9/2024).
"Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam inisiatif ini,” ujarnya pada pertemuan tingkat menteri.
Baca Juga: Tahan 6 Warga Palestina, Israel Tarik Mundur Pasukan di Kota Jenin
Ketika berbicara di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum PBB di New York mengenai masalah Palestina dan upaya perdamaian, Menlu Faisal tidak memperinci mengenai aliansi tersebut.
Faisal, sementara itu, mengecam krisis kemanusiaan dahsyat yang disebabkan oleh perang di Gaza serta pelanggaran berat yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat, kata kantor berita Saudi Press Agency (SPA).
Dia menggambarkan tindakan-tindakan Israel sebagai bagian dari kebijakan pendudukan dan ekstremisme kekerasan yang lebih luas.
"Hak untuk membela diri tidak bisa membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, penghancuran sistematis, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, hasutan kebencian, dehumanisasi," ucapnya.
"... atau penggunaan penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lain yang terdokumentasi menurut laporan PBB,” katanya, menambahkan.
Terkait peningkatan kekerasan di wilayah tersebut, termasuk serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon, Faisal memperingatkan soal potensi konflik yang lebih luas.
Baca Juga: Keuskupan Long Island Bayar Rp4,5 Triliun untuk Kasus Pelecehan Seksual
Dunia, ujarnya, menyaksikan peningkatan ketegangan yang membahayakan rakyat Lebanon serta memicu kemungkinan perang yang membahayakan kawasan dan seluruh dunia.
Ia turut mendesak penghentian segera terhadap perang yang sedang berlangsung dan semua pelanggaran hukum internasional. Faisal juga mempertanyakan kredibilitas sistem internasional.
Lebih lanjut menteri tersebut menegaskan kembali bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka adalah hak fundamental dan landasan perdamaian, bukan sekadar hasil akhir yang harus dinegosiasikan dalam proses politik jangka panjang.
"Kami memuji negara-negara yang baru-baru ini mengakui Palestina dan kami menyerukan semua negara untuk menunjukkan keberanian dan mengambil langkah yang sama, bergabung dengan konsensus internasional yang diwakili oleh 149 negara yang telah mengakui Palestina,” ujarnya.