Infografis
Suara.com - Elite Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menilai jika tak ada salahnya nama Presiden Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
"Nah saat kita melihat ke depan, marilah kita berbesar hati ya. Founding father kita, Pak Soekarno sudah di itukan, apa salahnya? mungkin Bapak Gus Dur itu ada salahnya apa? Pak Harto ada salahnya? Mari kita melangkah melihat ke depan, supaya jangan ada lagi gitu lho," kata Lodewijk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurutnya, tak perlu diributkan soal penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut. Ia menyarankan agar semua pihak fokus menatap masa depan.
"Sehingga kita bisa fokus ke depan. fokus ke depan untuk bagaimana membangun bangsa ini. kenapa? saat kita berbicara 2045, Berarti anak anak yang skrg ada usia 20 an tahun itu menjadi fondasi utama. Karena kita mendapatkan bonus demografi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, jangan berkutat hanya pada satu sejarah. Menurutnya, kalau ada satu diberikan jalan maka jalan yang lain juga harus dibuka.
"Nah kalau kita hanya berkutat dengan itu saja, sejarah... Itu bagian dari sejarah. Tetapi marilah kita berbesar hati kalau 1 pihak sudah membuka diri ada pihak lain juga, sebaiknya membuka diri gitu loh," ungkapnya.
Ia menyampaikan, jika penghapusan nama Soeharto tersebut bukan langkah untuk mentoleransi kesalahan-kesalahan yang telah dibuat.
"Aturan sudah ada kok. Sampe kapan? Ya. Katakan seperti saya pernah mendengar, apa kami banyak orang bersalah, apa kami tidak boleh berbuat benar selalu harus salah terus. Artinya waktu dia berpikir seperti, itu bukan toleransi atas kesalahan. Yang salah dihukum. Ada prosedurnya. Ada aturan yang mengatur itu," katanya.
![Cerita Mantan Mertua Prabowo: 7 Bulan Setelah Dapat Bintang Lima, Soeharti Dilengserkan [Instagram @cendana.archives]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/28/94609-soeharto.jpg)
"Udah berpikir positif aja lah. Supaya kita.. Kalau itu terus ke belakang, kan nanti dia.. Oh kenapa dia boleh, kenapa ini gak boleh. Kapan mau selesai?," sambungnya.
Baca Juga: Parlemen 'Bersihkan' Nama Soeharto dari TAP MPR, Mahfud MD: Bukan Dihapus, tapi...
Sebelumnya, MPR RI secara resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
