Infografis
Terkait hal itu, Rocky juga menyebut jika Jokowi telah melanggar prinsip pacta sunt servanda atau janji harus ditepati karena dianggap telah mencatut nama rakyat demi ambisinya membangun IKN.
"Ketika dia akhirnya mau mulai minta maaf dan mulai mengalihkan persoalan seolah-olah, hal-hal yang dia rancang dengan keliru itu adalah kesepakatan dia dengan rakyat," kata Rocky.
"Itu yang saya maksud dari beberapa waktu yang lalu bahwa Jokowi melanggar prinsip pacta sunt servanda, perjanjian harusnya dia lakukan itu, tetapi dia tidak melakukan perjanjian dengan rakyat, dia bikin perjanjian dengan masa depan dinastinya itu," imbuhnya.
Klaim Proyek IKN Kehendak Rakyat
Jokowi sebelumnya mengeklaim jika megaproyek IKN merupakan keputusan rakyat karena pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama DPR RI.
"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah me jadi keputusan rakyat.
"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," katanya.
Jokowi merasa hal itu perlu ditegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.
"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi.
