Infografis
Suara.com - Pengamat politik, Rocky Gerung terang-terangan menyebut jika Presiden Jokowi telah menutupi hasrat politik untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan menyebut-nyebut proyek mercusuar itu dibangun karena kehendak rakyat.
Rocky pun menganggap ucapan 'keputusan rakyat' yang disebutkan oleh Jokowi sebagai dalih untuk menutupi kegagalan kepala negara terkait pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN.
"Pada akhirnya Presiden Jokowi harus cari alasan karena dikepung oleh kritik soal IKN dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebetulnya dari awal dia sembunyikan yaitu ambisi dia tuh. Nah sekarang dia mau cari semacam alasan atau pembenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat, tidak IKN itu adalah ambisi dia sendiri," ujar Rocky Gerung dikutip Suara.com dalam kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official, Kamis (26/9/2024).
Menurutnya, ketimbang berbohong, Rocky Gerung menyarankan agar Jokowi berkata jujur kepada rakyat soal ambisinya untuk membangun IKN yang diprediksi akan mangkrak hingga masa jabatannya sebagai presiden habis pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Jadi Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong, tetapi dia akan dikejar oleh fakta-fakta bahwa memang IKN akan mangkrak, apalagi kalau APBN yang Rp3.600 triliun dari Pak Prabowo itu tidak akan dialirkan ke IKN karena itu akan boros sekali," beber Rocky.
![Rocky Gerung. [Tangkapan layar Rocky Gerung Official]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/26/57857-rocky-gerung.jpg)
"Diperlukan sebetulnya kejujuran dari Pak Jokowi bahwa itu adalah ambisi yang dia investasikan dan dia tanamkan untuk kepentingan popularitas dia," sambung Rocky.
Lantaran disebut-sebut gagal membangun IKN hingga di ujung masa jabatannya, Rocky pun menyebut publik akan menyebutnya IKN adalah legacy kegagalan Jokowi.
"Orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber kemewahan atau sumber pameran prestasi Jokowi tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia (Jokowi)," sindir Rocky.
Rocky juga membandingkan klaim Jokowi dengan survei Litbang Kompas yang menyebutkan jika 80 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya pemindahan ibu kota ke IKN.
Baca Juga: Bisa Bikin Jokowi Cemburu, Rocky Gerung Ungkap Nasib Gibran jika PDIP Gabung ke Prabowo
"Jadi sebetulnya modus operandi Jokowi itu mudah terbaca yaitu berupaya untuk menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya gagal dan kegagalan itu harusnya dia yang bertanggung jawab," sebut Rocky.
Terkait hal itu, Rocky juga menyebut jika Jokowi telah melanggar prinsip pacta sunt servanda atau janji harus ditepati karena dianggap telah mencatut nama rakyat demi ambisinya membangun IKN.
"Ketika dia akhirnya mau mulai minta maaf dan mulai mengalihkan persoalan seolah-olah, hal-hal yang dia rancang dengan keliru itu adalah kesepakatan dia dengan rakyat," kata Rocky.
"Itu yang saya maksud dari beberapa waktu yang lalu bahwa Jokowi melanggar prinsip pacta sunt servanda, perjanjian harusnya dia lakukan itu, tetapi dia tidak melakukan perjanjian dengan rakyat, dia bikin perjanjian dengan masa depan dinastinya itu," imbuhnya.
Klaim Proyek IKN Kehendak Rakyat
Jokowi sebelumnya mengeklaim jika megaproyek IKN merupakan keputusan rakyat karena pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama DPR RI.
"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah me jadi keputusan rakyat.
"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," katanya.
Jokowi merasa hal itu perlu ditegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.
"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi.
