Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan merupakan proyek presiden. Ia meminta tidak ada persepsi bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan keputudan rakyat. Di mana pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah me jadi keputusan rakyat.
Baca Juga: Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing
"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi.
Jokowi merasa hal itu perlu ia tegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.
"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi.
Sudah Digagas Era Bung Karno
Jokowi juga menyampaikan bahwa rencana pemindahan ibu kota di luar Jakarta sudah digagas sejak Presiden pertama RI Sukarno hingga era Orde Baru di bawah Presiden ke-2 RI Soeharto.
Baca Juga: Investor Asing Tak Akan Rugi Berinvestasi di IKN, Jokowi: Membeli Masa Depan
"Sehingga betul Bung Karno tahun 60-an sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota, Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota, kalau saya itu hanya mengeksekusi," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota merupakan gagasan yang panjang dan sudah lama ada.
"Kemudian kita cek lagi saat itu saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno, dilihat dulu kenapa Bung Karno memutuskan Palangkaraya coba dicek," ujar Jokowi.
