Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mencecar pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal kasus kebocoran data yang terus berulang. Terbaru kasus dugaan kebocoran 6 juta NPWP.
Hal itu disampaikan Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenkopolhukam, Kemenkominfo hingga BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Nurul mengaku gemas dengan adanya kasus kebocoran data yang terus berulang terjadi.
"Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi saya ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait dari Kominfo karena ini kejadian berulang pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM Card dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta tapi di situ mencangkup ada nomer HP, email dan NIK juga begitu," kata Nurul.
Baca Juga: Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
"Dan konon keluarga bapak presiden juga kena hacknya juga pencurian data ini. Nah ini kan kita sudah berulang kali masalahnya sebetulnya dimana sih? Masalahnya dimana? Kita ini gemes," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau dirinya mengidentifikasi masalah, ada beberapa hal yang ditemukan. Yakni masalah Sumber Daya Manusia atau SDM dan Teknologi.
"Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan. Kalau tadi dikembalikan bahwa masalahnya anggaran oke anggaran Kominfo sekarang memang turun hampir 50 persen tapi apakah anda semua bisa bertanggungjawab jika anggaran itu diberikan oleh negara kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong colong datanya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul mengatakan, pemerintah boleh pakai teknologi apapun, namun soal kebocoran data ini jangan sampai merugikan masyarakat terus.
"Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh gitu kita mau pakai teknologi dari mana sih dari amerika dari china dari jepang whereever begitu dari india, tapi tolong dong jangan sampai kebocoran kebocoran ini merugikan publik terus jadi saya pengen tindakan yang komperhensif," pungkasnya.
Baca Juga: Menkominfo Minta Pengusaha Produk Lokal Manfaatkan Teknologi Digital, Singgung Malaysia-Vietnam
