Infografis
Suara.com - DPR RI baru saja mengesahkan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang. Dengan adanya hal itu Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa bebas menentukan berapapun jumlah nomenklatur Kementerian dalam kabinet pemerintahannya nanti.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menekankan, agar kabinet Prabowo nanti adanya zaken kabinet itu bisa benar-benar terwujud.
Zaken kabinet adalah kabinet yang berisi jajaran menteri dari kalangan para ahli. Di mana sebelumnya, di pemerintahannya Prabowo ingin mewujudkan zaken kabinet.
"Semoga zaken kabinet betul-betul terwujud," kata Ganjar singkat kepada Suara.com, Jumat (20/9/2024).
Baca Juga: Bamsoet Bocorkan Golkar Sudah Setor Nama-nama Calon Menteri Ke Prabowo
Kendati begitu, Ganjar tak menanggapi lebih jauh soal potensi kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo nanti pasca RUU Kementerian Negara disahkan.
Sebelumnya, DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Adanya revisi UU Kementerian Negara mengubah jumlah nomenklatur kementerian.
Ksepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Pengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus. Seluruh fraksi di DPR RI pun menyatakan persetujuannya terhadap RUU Kementerian Negara menjadi UU.
"Kami akan menanyakan kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan seperti di atas apakah dapat disetujui?," kata Lodewijk.
Baca Juga: Soal Jatah Menteri NasDem Ngaku Tak Punya Preferensi: Kita Samina Wa Athona Sama Prabowo
"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.
Adapun dalam RUU ini, hal utama yang diubah adalah perubahan penetapan jumlah kementerian. Kekinian jumlah kementerian tak lagi dibatasi 34 kementerian, tapi diserahkan kepada presiden sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan.
"Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," bunyi Pasal 15 RUU Kementerian Negara.
Kemudian, terdapat penambahan dua pasal. Yaitu Pasal 6 dan Pasal 9A.
"Dalam hal tertentu, pembentukan Kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)." bunyi Pasal 6.
"Dalam hal terdapat undang-undang yang menuliskan, mengatur dan/ mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.
