Infografis
Suara.com - DPR RI pada Kamis (19/9/2024) hari ini mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ada sejumlah poin perubahan dalam revisi yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa sidang I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus.
“Kami menanyakan kepada seluruh fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga nomor 6 tahun 2016, saya ulangi 2011 tentang ke imigrasi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Lodewijk selaku pimpinan ketika meminta persetujuan untuk RUU disahkan menjadi UU.
“Setuju,” jawab kompak seluruh anggota DPR RI yang hadir.
Lodewijk lantas mengetuk palu pengesahan RUU Keimigrasian menjadi UU.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan pemerintah mengambil keputusan tingkat I RUU Keimigrasian. Setidaknya ada 9 poin perubahan dalam RUU Keimigrasian ini.
Salah satunya yang menjadi sorotan yakni kini petugas Keimigrasian dipersenjatai dengan syarat-syarat tertentu.
Kemudian ada juga poin soal terduga pelaku pidana jika masih dalam tahap penyelidikan diperkenankan bepergian ke luar negeri. Pencekalan baru bisa dilakukan jika statusnya naik ke penyidikan.
Berikut ini 9 poin yang dimaksud:
Baca Juga: Dirikan Perusahaan Fiktif, Imigrasi Bali Ur WNA Asal Kanada
1. Substansi pada konsideran Menimbang
