Infografis
Suara.com - Pasca protes mahasiswa beberapa waktu lalu, hingga menyebabkan PM Bangladesh, Sheikh Hasina mundur membuat ketegangan lebih hingga menyebabkan keterlibatan publik terganggu.
Hal itu usai Bangladesh diambil alih oleh militer pada Selasa (17/9/2024) untuk dua bulan ke depan, seiring dengan upaya penegakan hukum dalam operasi pencarian senjata ilegal yang hilang.
Perwira militer yang ditugaskan telah diberikan wewenang itu dengan segera, menurut pemberitahuan dari Kementerian Administrasi Publik.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, para perwira yang ditugaskan atau magistrat ini berada di bawah pengawasan magistrat distrik.
Baca Juga: Nama Baik Tercoreng, Ponpes Markaz Syariah Bogor Milik Habib Rizieq Dihantui Kasus Penganiayaan
Pada 4 September, pasukan gabungan yang terdiri dari tentara, polisi, pasukan keamanan perbatasan, unit elit Rapid Action Battalion (RAB), dan lainnya meluncurkan operasi untuk menemukan senjata yang hilang dari kantor-kantor polisi sejak revolusi yang dipimpin oleh mahasiswa pada 5 Agustus.
Menurut markas besar kepolisian, sebanyak 5.829 senjata dan 606.742 peluru telah dijarah dari kantor-kantor polisi di seluruh negara. Dari jumlah tersebut, 34 persen belum berhasil ditemukan.
Sejak operasi gabungan dimulai, setidaknya tiga orang – dua dari partai berkuasa sebelumnya, Liga Awami, dan satu dari oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) – meninggal setelah ditahan oleh pasukan keamanan.
![Para pengunjuk rasa memblokir persimpangan Shahbagh selama unjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, Minggu (4/8/2024). [Munir UZ ZAMAN / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/05/31161-unjuk-rasa-di-bangladesh-kerusuhan-di-bangladesh.jpg)
Dokter yang memeriksa mereka mengungkapkan kepada media bahwa terdapat bekas luka di tubuh mereka. Namun, pasukan gabungan, termasuk kepolisian, membantah adanya tuduhan penyiksaan selama penahanan.
Situasi hukum dan ketertiban di negara Asia Selatan ini masih bergejolak.
Baca Juga: Banjir Dahsyat Sapu Austria, Enam Jiwa Melayang
Pasukan polisi, yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan menembaki pengunjuk rasa saat aksi protes yang memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus, belum kembali bekerja sepenuhnya.
Hal tersebut berakibat aktivitas polisi masih dirasa kurang, termasuk dalam pengendalian lalu lintas di ibu kota Dhaka.
Setidaknya 187 petugas polisi masih belum kembali bekerja sejak pemerintah baru dilantik pada 8 Agustus, kata markas besar kepolisian pada Selasa.
Pada 19 Juli, pemerintah Hasina sebelumnya mengerahkan militer dan memberlakukan jam malam untuk mengendalikan protes mahasiswa.
Militer tetap berada di jalan untuk menjaga keamanan bahkan setelah pemerintahan transisi mengambil alih.
Lebih dari 700 orang tewas dan 19.000 terluka, termasuk ratusan yang kehilangan penglihatan dan anggota tubuh, menurut Kementerian Kesehatan. [Antara].
