Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku enggan memikirkan soal jatah kursi menteri yang diperoleh partainya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apa pun. Mutlak itu hak prerogatif presiden," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Ia mengatakan, PKB hanya punya tanggung jawab untuk mensukseskan jalannya pemerintahan Prabowo.
"Sehingga kita secara moral punya tanggungjawab agar pemerintahan yang datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan," ujarnya.
Baca Juga: Sebelum Jadi Presiden, Prabowo Punya PR Pastikan Kenaikan PPN 12% Jadi atau Tidak
Ia menyampaikan, jika soal jatah kursi menteri di kabinet tak pernah terpikirkan oleh PKB.
"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan," ungkapnya.
"Tapi, secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif," sambungnya.
Gabung ke Prabowo
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menegaskan secara resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Hal itu sebagaimana rekomendasi internal dari Muktamar PKB ke-VI, di Nusa Dua, Bali.
Elite PKB Syaiful Huda menyampaikan, sebelumnya dalam pleno rekomendasi hasil Muktamar ada dua bagian yang disepakati oleh para muktamirin yang pertama adalah bagian rekomendasi internal yang kedua adalah rekomendasi eksternal.
"Nah untuk rekomendasi internal keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda dalam konferensi persnya di Arena Muktamar PKB, Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8/2024).
Menurutnya, dalam Muktamar dipertegas sikap PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebagaimana diketahui, PKB meruapkan partai di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 lalu. Saat itu, mereka mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setelah dinyatakan kalah oleh KPU, tiga parpol di Koalisi Perubahan yakni PKS, PKB dan Nasdem memutuskan gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
