Infografis
Suara.com - Sejumlah kalangan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan dilanjutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ketika resmi menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024.
Salah satu indikasi kecurigaan ini adalah turun tajamnya anggaran pembangunan IKN di tahun 2025 di saat Prabowo sudah resmi menjadi Presiden RI.
Seperti diketahui pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, anggaran IKN hanya Rp143,1 miliar. Ini menurun tajam dibanding pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.
Penurunan tajam anggaran IKN di tahun 2025 ini menimbulkan kecurigaan mengenai adanya keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
Baca Juga: Dari Wagub Jakarta jadi Ketua Timses RK-Suswono, Prabowo Titip Pesan Ini ke Riza Patria
Hal ini dibantah tegas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia mengatakan, Jokowi secara ikhlas menyiapkan pondasi bagi Prabowo terutama dalam hal anggaran.
Menurut dia, Jokowi sudah menyiapkan anggaran untuk 8 program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun 2025.
Ini berbeda ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden tahun 2014 yang tidak mendapat anggaran untuk program prioritasnya dari presiden sebelumnya.
"Waktu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, program prioritasnya belum ada di tahun 2014 tahun 2015. Kali ini ga kosong, bahkan program prioritas Pak Jokowi misal IKN dikasih bottom line aja dulu," ujar Hasan Nasbi di Youtube Akbar Faizal Uncensored.
Dengan adanya penurunan anggaran IKN di tahun 2025 ini kata Hasan, orang berteori bahwa IKN tidak akan dilanjutkan karena anggarannya cuma seratus sekian miliar. Padahal kata Hasan, ini adalah bentuk dukungan Jokowi terhadap Prabowo.
Baca Juga: Mungkinkah Pemerintahan Prabowo-Gibran Berbentuk Kabinet Zaken?
"Jadi itu (IKN) bottom line supaya bisa jalan dulu, supaya ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo yang akan tentukan berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Jadi 2025 Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN anggarannya berapa, nggak di fait accomply sama Pak Jokowi. Ini kan indah bang," ujarnya.
Sebenarnya kata Hasan Nasbi bisa saja Jokowi melakukan fait accomply dengan tetap memberikan porsi besar untuk anggaran IKN di tahun 2025. Sementara program Prabowo biar nanti ditentukan oleh Prabowo sendiri. Namun Hasan mengatakan, itu tidak dilakukan Jokowi.
"Coba bayangkan, kalau Pak Jokowi bisa aja tiba-tiba fait accomply pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh, pembangunan Pak Prabowo biar Pak Prabowo tentukan belakangan. Ini nggak. Program prioritas Pak Prabowo dikasih semua anggarannya, diutamakan, pembangunan Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ," ucapnya.
"Terus orang mikir,ada masalah, ada jarak, ada pertengkaran, Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Ini transisi yang luar biasa," lanjut Hasan Nasbi.
