Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menduga ada upaya penguasa dibalik lima kadernya dijebak hingga akhirnya melayangkan gugatan ke PTUN soal SK Kemenkumham perpanjangan kepengurusan partai.
"Ya kalau kami melihat bahwa ini adalah, apa dugaan kami adalah tangan-tangan kekuasaan ya, ya coba mungkin rekan-rekan media tanya ke istana. Coba tanya ke namanya Mulyono kan. Coba ditanya, apakah memang ini ada peran di belakang gugatan ini? Ya silahkan, dan publik juga sudah bisa menilai kan," kata Ronny ditemui di Kawasan Jakarta Barat, Rabu (11/9/2024).
Menurutnya, sudah banyak media massa memberitakan soal adanya upaya penguasa melakukan pembegalan terhadap partai politik.
"Beberapa media sudah sampaikan adanya pembegalan terhadap partai-partai politik kan," ujarnya.
Di sisi lain, ia menjelaskan, jika soal SK Kemenkumham soal perpanjangan kepengurusan partai itu murni hak prerogratif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tapi sejak awal kami sampaikan, terkait dengan SK Kemenkumham DPP PDI Perjuangan itu sudah diatur di dalam aturan internal kami, dalam ADART, dalam pasal 15 butir B Anggaran Rumah Tangga, Ketua Umum diberikan hak prerogatif, mutlak dalam hal mengambil keputusan. Dan juga dalam mengganti personalia DPP PDI Perjuangan," ujarnya.
Ia menegaskan, jika tak ada pelanggaran yang dilakukan dalam hal perpanjangan masa bakti kepengurusan partai hingga 2025.
"Menurut saya itu sudah cukup, dan kalau seandainya ini masih tetap dipaksakan, menurut saya ini akan berhadapan dengan rakyat nantinya," pungkasnya.
Kader Minta Maaf ke Mega karena Ngaku Dijebak
Sebelumnya, lima kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu terkait dengan adanya gugatan terhadap SK Kemenkumham perpanjangan kepengurusan PDIP periode 2024-2025 ke PTUN.
