Infografis
Suara.com - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan keberatan Rusia terhadap penyebutan nama Presiden Vladimir Putin dalam perdebatan politik di Amerika Serikat.
Dalam sebuah konferensi pers, Peskov mengungkapkan bahwa Kremlin tidak menyukai bagaimana nama Putin digunakan dalam debat antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump.
“Kami benar-benar tidak menyukai cara nama Presiden Putin disebut-sebut dalam perdebatan politik dalam negeri di Amerika Serikat,” ujar Peskov kepada wartawan.
Menurutnya, penyebutan tersebut tidak sesuai dan hanya menjadi bagian dari upaya saling serang antara kandidat politik di AS.
Peskov juga menegaskan bahwa AS sering kali menunjukkan sikap bermusuhan dan negatif terhadap Rusia. Kremlin berharap, dalam proses pemilihan di AS, para kandidat akan berhenti menggunakan nama Putin sebagai alat dalam perdebatan mereka.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, terutama terkait masalah geopolitik yang melibatkan kedua negara.
Kremlin secara konsisten mengecam penggunaan nama Putin dalam diskusi politik AS, menganggapnya sebagai upaya untuk mempolitisasi hubungan internasional demi kepentingan domestik.
Sementara beberapa waktu yang lalu, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berhenti berbicara tentang pemilihan umum Amerika Serikat yang akan datang.
Pernyataan ini muncul setelah Putin mengeluarkan komentar menggoda bahwa Moskow menginginkan Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, untuk memenangkan pemilihan presiden AS.
“Tuan Putin seharusnya berhenti berbicara tentang pemilihan umum kita, titik. Dia seharusnya tidak memihak siapa pun,” kata Kirby dalam konferensi pers.
Baca Juga: Donald Trump: Kamala Harris Benci Israel
Komentar Kirby datang sehari setelah Departemen Kehakiman AS mendakwa dua eksekutif media Rusia atas dugaan skema ilegal yang bertujuan memengaruhi pemilihan umum November melalui propaganda pro-Rusia. Dugaan ini semakin memperkuat kekhawatiran AS tentang potensi campur tangan asing dalam proses demokratisnya.
