Lama di IMF, Sri Mulyani Alami Geger Budaya Lihat Kultur tak Tahu Malu Pejabat Tanah Air

Wakos Reza Gautama Suara.Com
Minggu, 08 September 2024 | 09:40 WIB
Lama di IMF, Sri Mulyani Alami Geger Budaya Lihat Kultur tak Tahu Malu Pejabat Tanah Air
Ilustrasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani alami geger budaya ketika menjadi Menteri Keuangan pertama kali.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengalami shock culture atau geger budaya birokrasi ketika pertama kali menjadi pejabat negara. 

Jabatan publik yang diemban wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pertama kali adalah Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2005.

Sebelumnya, Sri Mulyani bekerja sebagai Executive Director di International Monetary Fund (IMF). Di lembaga keuangan internasional itu, Sri Mulyani pertama kali mengenal para birokrat dari negara-negara maju.

Hari pertama bekerja di IMF, Sri Mulyani mengaku langsung diminta menandatangani pakta integritas etika seorang Executive Director IMF, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah tentang konsep konflik kepentingan. 

"Di situ juga disebutkan konsep konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memprodusir suatu policy publik untuk level internasional mengharuskan setiap elemen orang yang terlibat dalam proses kebijakan itu, harus menanggalkan konflik kepentingannya," ujar Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum Kebijakan Publik dan Etika Publik di tahun 2010 silam.

Jika ragu tentang apa yang dimaksud konflik kepentingan itu, menurut wanita yang pernah menjadi dosen Ekonomi Universitas Indonesia (UI), boleh bertanya ke atasan di IMF.

"Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah dan kalau anda tergelincir ya kebangetan aja anda," tuturnya.

Hal berbeda dialami Sri Mulyani ketika kembali ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan. Doktrin konsep konflik kepentingan yang ia yakini ketika di IMF tidak berlaku sama sekali di tanah air.

Menurutnya, dalam rapat-rapat membuat sebuah kebijakan justru pihak yang punya kepentingan ikut duduk merumuskan kebijakan tersebut dan tidak merasa risih.  

Baca Juga: Menggetarkan! Pidato Lawas Sri Mulyani Ungkap Alasan Mundur dari Menkeu Era SBY, Singgung Kartel Politik

"Saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu kebijakan di mana kebijakan itu akan berimplikasi pada anggaran, entah belanja, entah insentif dan pihak yang ikut duduk di dalam kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu dan tidak ada rasa risih," ujar Sri Mulyani.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI