Infografis
Suara.com - Mundurnya dua awak Kabinet Indonesia Maju, yakni Pramono Anung dari posisi sekretaris kabinet dan Tri Rismaharini dari menteri sosial membuat kekosongan di jabatan tersebut.
Menanggapi kekosongan di dua kursi tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengemukakan bakal percuma bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencari penggantinya atau melakukan reshuffle.
"Percuma saja diganti yang baru, dibiarkan kosong saja, tetapi pelaksana tugasnya ada karena jabatan menteri itu kan tidak terlalu teknis, karena sifatnya kebijakan," ujarnya seperti dikutip Antara, Jumat (6/9/2024).
Masih menurutnya, waktu yang tersisa hanya kurang lebih satu bulan hingga serah terima jabatan Presiden RI pada 20 Oktober. Asrinaldi mengemukakan, hal tersebut sudah tidak memungkinkan lagi.
Baca Juga: Dua Eks Timnas AMIN Masuk Tim Pemenangan, Pramono: Artinya Dia Cocok
"Saya pikir reshuffle ini tidak mungkin lagi. Barangkali ada pelaksana tugas menteri itu secara interim ya," katanya.
Alih-alih mencari 'orang baru', Asrinaldi menyarankan agar jabatan mensos diambil alih Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Kemudian untuk sekretaris kabinet yang ditinggal Pramono Anung diambil alih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Jadi, ya, saya tidak yakin dengan adanya orang baru karena tidak terlalu penting ya. Kalaupun ada, ya itu lebih kepada balas jasa saja menurut saya,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Tri Rismaharini meninggalkan jabatannya sebagai mensos untuk mengikuti kontestasi politik lokal, Pilkada Jawa Timur (Jatim). Ia berpasangan dengan Gus Hans. Keduanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Juga: Pengamat Yakin Jokowi Tak Akan Reshuffle Cari Pengganti Risma-Pramono, Begini Analisisnya
Sementara Pramono Anung maju dalam Pilkada Jakarta menjadi calon gubernur bersama Rano Karno.
Terkait persoalan reshuffle, Jokowi mengisyaratkan bakal ada pengganti dua kader PDIP tersebut di kabinet yang akan selesai masa pengabdiannya hingga Oktober 2024 mendatang.
"Iya bisa," kata Jokowi.
