Infografis
Suara.com - Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menekankan pentingnya mengatasi persoalan di tengah masyarakat. Sebab, sanitasi yang tak terurus bisa mengundang berbagai masalah, khususnya bagi kesehatan warga.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, sanitasi yang buruk bisa memicu banyak penyakit yang mudah menyerang tubuh. Apalagi, pada golongan menengah ke bawah yang tinggal di lingkungan padat penduduk.
"Banyak penyakit rentan terjadi di wilayah dengan sanitasi yang kurang baik seperti diare, kolera, infeksi pernafasan akut, demam tifoid dan berisiko menimbulkan kejadian stunting," ujar Ani kepada Suara.com, Senin (5/8/2024).
Ani menyatakan, saat ini kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data Dinkes DKI pada 2020, sebanyak 935.000 warga atau 187.000 kepala keluarga mengaku masih melakukan BABS yang dapat menyebabkan masalah kesehatan.
Merujuk data Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Laporan Tahunan 2022 Stop BABS di Indonesia, capaian persentase desa atau kelurahan deklarasi stop BABS (SBS) di DKI Jakarta kurang dari 20 persen. Sementara, capaian persentase rumah tangga yang BABS di jamban sendiri atau bersama di atas 80 persen.
"Menurut data tersebut, persentase desa atau kelurahan SBS di DKI Jakarta ada di urutan dua terbawah setelah Papua yang juga kurang dari 20 persen," tutur Ani.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, ada dua tantangan untuk menghadirkan sanitasi layak di Jakarta. Pertama, kepadatan Jakarta yang tinggi melebihi 10 juta jiwa per hektar, yang seharusnya menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
"Namun biaya investasi untuk pengembangan SPALD-T cukup tinggi, terlebih pengembangan di kota yang sudah terbangun, membutuhkan biaya lebih," jelas Ani.
Kemudian, ia juga mengakui, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta belum menyeluruh, meskipun biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Juga: Mobil Hybrid akan Mendapatkan Insentif dari Pemerintah? Ini Penjelasannya
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga sudah memiliki program revitalisasi tangki septik, demi penyediaan sanitasi berkualitas. Sepanjang 2020-2022 telah dilaksanakan program Subsidi Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga di 3.693 titik.
