Kontroversi Nurul Ghufron: Langgar Etik, Tetap Pede Jadi Capim KPK

Jum'at, 06 September 2024 | 17:52 WIB
Kontroversi Nurul Ghufron: Langgar Etik, Tetap Pede Jadi Capim KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. [Suara.com/Dea]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku tetap percaya diri dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029, meski baru saja dinyatakan melanggar kode etik dalam putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kepada awak media, ia mengaku percaya diri bakal lolos dalam seleksi capim KPK.

“Karena urusan pribadi saya, tentu saya tetap confident,” kata Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Dia juga mengaku pasrah, apabila Tim Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK mempertimbangkan informasi tentang dirinya yang dinyatakan telah melanggar kode etik.

Baca Juga: Bongkar 3 Siasat Nurul Ghufron Bikin Sidang Putusan Etik Molor, Ketua Dewas KPK: Kalau Seperti Tahanan Dibantarkan Gitu

“Sekali lagi saya menjaga independensi beliau (Pansel) untuk tentu menampung semua informasi tentang profil saya,” ujar Ghufron.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran etik.

Pasalnya, Dewas menilai Ghufron sudah menyalahgunakan jabatannya untuk membantu mutasi Andi Dwi Mandasari sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pertanian.

"Menyatakan terperiksa Nurul terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi," kata Ketua Dewas KPK Tumpak H Paggabean di ruang sidang Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Untuk itu, Ghufron dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga sikap dan perilaku dengan menaati kode etik selaku Pimpinan KPK.

Baca Juga: Akui Hubungi Mantan Sekjen Kementan Soal Mutasi ASN, Nurul Ghufron Kukuh Hanya Sampaikan Keluhan

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis" ujar Tumpak.

Selain itu, Ghufron juga dijatuhi hukuman berupa pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan.

Ghufron dianggap bersalah lantaran menghubungi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono untuk membantu mutasi PNS.

Dewas menilai perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadinya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI