Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean menjelaskan tiga upaya hukum yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk melawan balik pihaknya. Pasalnya, upaya hukum yang dilakukan Ghufron menyebabkan tertundanya penanganan kasus pelanggaran etik terkait tindakan Ghufron yang membantu mutasi seorang PNS di Kementerian Pertanian.
“Jadi cukup lama perkara ini berlangsung, karena di bulan Mei terjadi penundaan, seperti dibantar gitu kalau tahanan, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang bersangkutan menggugat Dewan Pengawas ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakan Dewan Pengawas melakukan perbuatan tindakan pemerintahan yang salah, termasuk juga menyalahgunakan kewenangan,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sempat mengabulkan permohonan Ghufron agar perkara yang ditangani Dewas KPK ditunda. Kemudian pada 3 September 2024 lalu, PTUN Jakarta baru menerbitkan putusan yang tidak menerima gugatan Ghufron.
“Makanya orang banyak bertanya-tanya, kenapa Dewasnya mundur? Kita menghormati, kita tidak mau melanggar hukum ya. Memang kita tidak sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kok pengadilan membuat penetapan penundaan? Tapi kita harus hormati ya,” ujar Tumpak.
Upaya hukum lain yang dilakukan Ghufron ialah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk judicial review terhadap Peraturan Dewas KPK yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.
“Nah ini seorang pimpinan KPK mengkritisi peraturan Dewan Pengawas yang dibuat oleh Dewan Pengawas KPK juga. Harusnya tidak demikian. Nah itu juga berlangsung lama,” ucap Tumpak.
“Kita sudah dapat putusannya juga yang bunyinya menolak permohonan tersebut,” tambah dia.
Selain itu, Ghufron juga melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tumpak dan dua anggota Dewas KPK lainnya yaitu Albertina Ho dan Syamsudin Haris ke Bareskrim Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Itu sampai sekarang juga tidak jelas. Saya juga jadi bingung. Pertama, ini kan pembuatan kolektif-kolegial. Lima orang kok yang dilaporkan tiga aan apa yang disalahgunakan?” tegas Tumpak.
“Dewan Pengawas mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 37B. Bisa dipelajari itu. Jadi, kami menunggu saja apakah itu berlanjut atau tidak,” tandas dia.
