Infografis
Suara.com - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku siap menjalankan kebijakan yang tak populer. Pramono mengatakan jika dirinya bersama Rano Karno terpilih, maka tak ingin menjalankan program yang muluk-muluk tapi ujungnya mangkrak.
Menurutnya, kebijakan harus dibuat berdasarkan aspirasi dari warga. Program-program diadakan sebagai solusi atas persoalan masyarakat yang dialami saat ini.
"Karena saya tidak akan melalukan kebijakan yang muluk-muluk tapi tidak bisa dikerjakan, yang lebih real adalah apa yang menjadi keinginan masyarakat di lapangan itu lah yang akan kita harus jaga," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Ia mengaku berani menjalankan kebijakan yang tidak populer karena memang dari awal dirinya maju Pilkada bukan karena popularitas. Asalkan, kepentingan warga bisa diutamakan lewat kebijakan yang dibuat.
Baca Juga: Momen Langka! Tawa Lepas Anies Baswedan Bersama Pranowo-Rano di CFD
"Oh sama sekali wong saya maju juga enggak populer juga enggak apa-apa," tuturnya.
Bahkan, ia juga tak segan untuk melakukan penggusuran seperti yang dilakukan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih menjabat dulu.
"Nggak apa-apa (menggusur warga)," pungkasnya.
Temui Warga
Sebelumnya, Pramono Anung menemui sejumlah elemen masyarakat di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024). Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dan menanyakan apa saja masalah yang ada di Jakarta saat ini.
Baca Juga: Jika Terpilih Di Pilkada Jakarta, Rano Karno: Saya Eksekutor, Mas Pram Konseptor
Elemen masyarakat yang hadir mulai dari pemilik UMKM, ojek online (ojol), kaum disabilitas, sopir, hingga seniman. Menurutnya, hal ini penting dilakukan dalam persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024.
"Semuanya kita dengarkan dan saya memang belanja masalah, ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya apa yang menjadi persoalan atau problem yang terjadi di lapangan," ujar Pramono.
Pramono mengatakan, selain untuk persiapan Pilkada, Pramono juga ingin memiliki gambaran akan jadi apa Jakarta ke depannya. Apalagi, nantinya status Ibu Kota bakal dipindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.
"Seperti Undang-Undang yang baru, Jakarta berubah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional maka siapapun nanti yang akan menjadi gubernur di Jakarta harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bekerja yang tidak biasa," jelasnya.
