Infografis
Suara.com - Anies Baswedan gagal bertarung pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024. Setelah batal diusung PDIP untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Anies juga batal maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini batal maju di Pilkada Jabar 2024 karena memang menolaknya. Dalam kanal youtube Najwa Shihab, Anies buka-bukaan soal hal itu.
Anies mengatakan bahwa dirinya dengan sengaja menolak tawaran untuk maju pada Pilkada Jabar 2024.
Dengan gamblangnya Anies mengatakan bahwa dirinya tidak ingin hanya dijadikan sebagai drop-dropan saja.
Baca Juga: Anies Serius Bikin Partai Baru, Disiapkan Ikut Pemilu 2029
“Saya nggak mau jadi calon drop-dropan, bukan aspirasi rakyat Jawa Barat, tidak ada DPW yang mengusulkan, tidak ada rakyat Jawa Barat yang meminta,” ujar Anies, dikutip dari Kanal Youtube Najwa Shihab, Senin (2/9/24).
Menurutnya, persoalan maju Pilkada DKI Jakarta dengan Jabar ini adalah dua hal yang sangat berbeda.
Anies melihat jika di Jakarta dirinya memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat Jakarta. Sementara yang terjadi di Jabar adalah sebaliknya.
“Kalau di Jakarta, rakyat Jakarta meminta, di survey juga ada,” akunya.
“Saya melihat ini sesuatu yang bagi saya bukan hal yang aspirasi,” tambahnya.
Baca Juga: Pujian Rano Karno Ke Anies: Beliau Gubernur Yang Bikin Jakarta Jadi Tempat Nyaman
Bukan soal menang atau kalah, selain itu bukan juga persoalan mendapatkan jabatan di dalam dunia politik. Anies mengatakan jika hal ini sangatlah berbeda dengan konsep mencari pekerjaan.
“Ini bukan sebuah kegiatan cari kerja, kalau nggak dapet pekerjaan A terus pindah pekerjaan B, kemudian diputuskan begitu saja, yang penting saya dapat pekerjaan, bukan. Saya tidak dalam posisi mencari pekerjaan, melamar pekerjaan,” urainya.
“Jadi saya juga tidak ingin catatannya itu karena ada kesempatan maka ambil, enggak,” tambahnya.
Sementara itu, saat ditanya Najwa soal alasan apa yang dilontarkan oleh partai PDIP yang tiba-tiba batal mengusungnya, Anies justru mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mengetahui hal tersebut.
“Kalau buat saya, Ketika ibu Mega memutuskan itu 100% kewenangan ada pada beliau, dijelaskan ataupun tidak itu hak beliau, kita hormati,” jelasnya.
Kontributor : Kanita
