Infografis
Suara.com - Wacana pemberlakuan tarif KRL Commuter Line Jabodetabek berbasis NIK menimbulkan polemik di kalangan penggunanya. Apalagi pelayanan transportasi massal tersebut saat ini dinilai belum maksimal.
Menanggapi wacana tersebut, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengakui bahwa wacana tersebut memiliki tujuan yang baik, namun tidak bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.
Ia mengemukakan, wacana tersebut tidak tepat diberlakukan dalam kondisi armada yang saat ini belum memungkinkan untuk diterapkan pembedaan pembayaran tiket antara pengguna yang mampu dan tidak mampu.
"Karena kondisi sekarang ini armadanya kan belum maksimal lah, makanya pesen kan. Nanti saja setelah itu maksimal, baru diterapkan dan itu saya pikir proaktif saja, mengajukan biar mereka punya tanggung jawab moral," ujar Djoko seperti dikutip Antara, Jumat (30/8/2024).
Baca Juga: Wahai PT KAI! Dengarkan Suara Pengguna KRL: Jangan Bikin Kebijakan yang Mempersulit!
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa subsidi tiket KRL sebaiknya tidak diberikan setiap hari, melainkan pada hari-hari kerja saja, sedangkan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu dikenakan tarif biasa.
"Kalau (kata) saya, Sabtu-Minggu, nggak usah disubsidi juga. Kita bisa hemat sampai berapa? Akhir pekan, hari libur nggak subsidi ya, itu bisa menghemat sepertiganya, dari Rp 1,6 triliun. Nah artinya uang seperti itu dilarikan ke daerah lain yang membutuhkan," katanya.
Masih menurut Djoko, penerapan subsidi berbasis NIK merupakan sebuah upaya untuk pemerataan subsidi di wilayah lainnya.
Namun Djoko mengatakan bahwa KRL Commuter Line Jabodetabek sudah banyak mendapat bantuan dibandingkan dengan daerah lain.
"Indonesia kan bukan Jabodetabek saja, banyak lho daerah lain itu enggak kebagian padahal mereka penghasil mineral kayak Morowali, Halmahera, tetap melarat masyarakatnya," katanya.
Baca Juga: Ada Wacana Subsidi Berdasarkan NIK, Tarif KRL Bakal Naik?
Ia menekankan wacana pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek tetap akan menguntungkan masyarakat kelas bawah.
Namun demikian, masyarakat yang mampu juga harus jujur dengan pekerjaannya.
Djoko juga mendesak pemerintah memberikan aturan atau sanksi yang tegas apabila ada oknum yang memalsukan data dirinya untuk mendapatkan keuntungan dari subsidi tiket KRL.
"NIK itu sebagai dasar orang harus jujur, dengan NIK kan bekerja di mana, profesinya apa, penghasilannya bila perlu yang nggak mampu, suruh gratis sampai dia bisa bekerja, baru dia bayar," ujarnya. (Antara)
