Infografis
Suara.com - KRL hingga kini jadi andalan bagi sebagian besar warga di wilayah jabdetabek sebagai alat transportasi mobilisasi di kawasan tersebut setiap hari.
Rencana pemerintah yang bakal menyesuaikan tarif KRL berdasarkan NIK menimbulkan polemik di kalangan penggunanya.
Suara-suara penolakan bermunculan dengan rencana tersebut, salah satunya dari Gemma. Pekerja swasta di Jakarta ini, terang-terangan menyebut pemerintah sedang menyusun rencana yang tak masuk akal.
Apalagi, penyesuaikan tarif KRL ditentukan dengan NIK yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
"Nggak masuk akal, nggak ada manfaatnya. Karena yang pakai NIK itu semua orang, bukan hanya orang Jabodetabek."
"Ada perantau juga, orang dari semua golongan. Kalau dibeda-bedain gitu apa tujuannya?" kata Gemma kepada Suara.com, Jumat (29/8/2024).
Hal serupa disampaikan, Cika yang juga bekerja di Jakarta. Dia bahkan khawatir kalau penyesuaian tarif KRL nantinya bisa membuat masyarakat jadi malas naik transportasi umum.
"Orang mau naik transportasi umum itu harusnya dipermudah. Ngurangin macet, ngurangin polusi. Jangan bikin kebijakan yang mempersulit dan malah bikin orang males pakai transportasi umum," kata Cika.
Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), penumpang KRL selama periode Januari-Juni 2024 jumlahnya mencapai 156,81 juta orang.
Baca Juga: Ada Wacana Subsidi Berdasarkan NIK, Tarif KRL Bakal Naik?
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, Januari-Juni 2023, angkanya tercatat 155,33 juta orang.
