Infografis
Suara.com - Sejumlah masyarakat khususnya opisisi secara keras menolak hasil pemilu atau pemilihan Presiden Venezuela yang memenangkan Nicolas Maduro. Penolakan demi penolakan pun hingga kini masih terus berkumandang, bahkan ada sebagian negara menginginkan pemilu ulang.
Tidak hanya itu saja, aksi demo hingga ricuh pun terjadi menolak hasil pemilu Venezuela yang dimenangkan Nicolas Maduro.
Namun, baru-baru ini ditengah masyarakat mengamuk hingga menolak dan meminta pemilu ulang, karena dinilai tidak transparan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro merombak total kabinet.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan akan merombak kabinet pada Kamis (29/9) di tengah meningkatnya ketegangan politik dan pengawasan internasional setelah pelaksanaan pemilihan presiden 28 Juli.
Baca Juga: Jepang Dilanda Angin Topan Dahsyat! Peringatan Tertinggi Ditetapkan Badan Meteorologi
Wakil Presiden Delcy Rodriguez tetap pada posisinya sekaligus menjabat sebagai Menteri Perminyakan. Menteri Luar Negeri Yvan Gil dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino juga melanjutkan tugas mereka.
Sementara itu, Diosdado Cabello, seorang tokoh terkemuka dari partai yang berkuasa, menjadi Menteri Dalam Negeri yang baru di negara Amerika Selatan tersebut.
Hector Obregon akan mengambil alih posisi sebagai presiden PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela.
Maduro mengatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi reformasi dan mempromosikan "demokrasi yang lebih dinamis dan langsung" dalam siaran televisi negara.
Perombakan ini terjadi ketika partai oposisi mengklaim kemenangan dalam pemilihan 28 Juli, yang bertentangan dengan pernyataan Maduro.
Baca Juga: Parpol Masih Dominasi Jalan Jadi Kepala Daerah, Pengamat: Dalam Politik Gak Bisa Hebat Sendiri
Protes telah meletus di seluruh negeri, dengan para pemimpin oposisi meminta transparansi dan pembebasan pada akses data perhitungan suara.
Pada Kamis (1/8), Mahkamah Agung Venezuela memutuskan bahwa Maduro memenangkan pemilihan presiden.
Namun, beberapa negara di tingkat regional dan global menolak mengakui hasil tersebut "kecuali catatan pemilu diverifikasi secara transparan." [Antara].
