Infografis
Suara.com - Calon kepala daerah jalur independen dipastikan akan alami tantangan lebih berat bila terpilih dalam kontestasi Pilkada.
Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan), Haunan Fachry Rohilie, mengatakan bahwa kondisi itu bisa saja terjadi karena partai politik menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan demokrasi serta sistem pemerintahan.
"Kalaupun terpilih nanti, calon perseorangan menghadapi tantangan di parlemen, karena harus menjalin komunkasi politik dengan parpol agar agenda politik ke depan dapat terealisasi," kata Haunan saat dihubungi Suara.com, Rabu (28/8/2024).
Apabila kepala daerah independen itu gagal berkoalisi dengan partai di parlemen, dipastikan akan kesulitan menjalankan berbagai program sekalipun kebijakannya bersifat populis.
"Belum tentu diterima jika berbeda visi dengan parpol di parlemen. Jadi di dalam politik itu tidak bisa hebat sendiri, harus ada sub sistem yang mendukung ekosistem tersebut sehingga bisa mendominasi jabatan dan kekuasaan," kata dia.
Haunan menambahkan, calon kepala daerah perseorangan juga harus memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Salah satu tokoh yang mampu memiliki hal itu, menurutnya Anies Baswedan.
Namun dalam proses pendaftaran ke KPU, butuh modal besar untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Karenanya, maju menjadi kepala daerah tanpa dukungan partai politik juga menjadi sangat sulit.
"Berbeda kalau maju lewat parpol, proses lebih mudah dan murah. Bahkan dengan putusan MK saat ini, parpol kecil non parlemen juga bisa mengusung calonnya sendiri. Tapi aturan tersebut tidak bisa menghilangkan fakta bahwa parpol ini masih sangat dominan dalam kontestasi pilkada," katanya.
Menyinggung gagalnya Anies Baswedan didukung PDIP untuk menjadi cagub di Jakarta, menurut Haunan, fenomena itu menjadi contoh nyata kalau partai politik masih dominan menjadi wadah bagi seseorang lebih mulus membangun karir politiknya.
Baca Juga: Penuh Intrik Penguasa, Ini 5 Rekomendasi Anime tentang Politik yang Wajib Kamu Tonton
Kebanyakan partai besar, seperti PDIP, telah memiliki kader-kader yang kuat untuk menjalankan mesin partai politik.
"Apalagi untuk daerah-daerah strategis seperti Jakarta, sulit rasanya parpol kasih rekomendasi ke non kader, terutama PDIP yang dikenal dengan kaderisasinya, militansinya," terka Haunan.
