Suara.com - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program inovatif diluncurkan, khususnya lewat Jakarta Entrepreneur.
Program ini bertujuan mendorong UMKM naik kelas. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, pengusaha diberi kesempatan untuk memperluas penjualan produknya hingga ke luar negeri. "Oleh karena itu, para produsen lokal harus terus meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan standar internasional," ujar Heru, Kamis (7/8/2024) lalu.
Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Rante Allo menjelaskan, awalnya Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Lalu, pada 2020 berganti nama menjadi Jakpreneur, yang kini dikenal sebagai Jakarta Entrepreneur.
“Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian pelaku UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta," kata Elizabeth. Jakarta Entrepreneur menyediakan fasilitas 7 Pasti Akan Sukses (PAS) untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan usaha mereka, atau dikenal juga dengan sebutan fasilitasi P1-P7, yakni Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan, dan Permodalan.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Siswa SD Jakarta, Heru Budi: Bukan Persoalan Besar!
Dalam pelatihan, Jakarta Entrepreneur telah mencatat 243.383 peserta per 13 Juni 2024. Elizabeth menilai efektif pelatihan ini. “Keberhasilan ini juga didukung oleh berbagai stakeholder. Shopee, misalnya, memberikan pelatihan dan pembinaan untuk transaksi online. Sedangkan Grab berkontribusi dalam memperluas pemasaran dan digital payment melalui aplikasi mereka," tuturnya.
Selain Shopee dan Grab, mitra lain seperti Bukalapak, Tokopedia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mendukung UMKM. Untuk memperluas akses permodalan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan Bank DKI.
“Kami menyediakan E-Form Bank DKI sebagai bagian dari skema permodalan, termasuk Monas Pemula dengan modal maksimal Rp 10 juta dan Monas 25 Jakpreneur dengan modal maksimal Rp 25 juta. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank DKI tahun 2023 menyediakan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk mendukung UMKM," papar Elizabeth.
Promosi UMKM juga dilakukan melalui Jakarta Entrepreneur dengan berbagai kegiatan, seperti bazar dan pameran di berbagai level. “Produk UMKM dipasarkan melalui e-order untuk konsumsi rapat pemerintah dan e-katalog untuk Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program Jumat Beli Lokal juga mendukung pemasaran online yang terintegrasi dengan platform seperti Tokopedia," urai Ellizabeth.
Program Jakarta Entrepreneur telah meningkatkan jumlah pelaku UMKM menjadi 380.266, dengan 66,20 persen di antaranya beroperasi di Jakarta. “Kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai 61 persen dan serapan tenaga kerja mencapai 97 persen pada 2023,” beber Elizabeth.
Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina meminta Pemprov DKI juga menggandeng sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, untuk menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, usulan tersebut merupakan salah satu upaya membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. “Komisi B mendorong DPPKUKM untuk melakukan koordinasi dengan mall yang ada di Jakarta, untuk menyediakan ruang atau tenant khusus bagi UMKM,” jelasnya.
Selain dengan mal, DPPKUKM pun dimintanya berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda Pasar Jaya, untuk menyediakan tempat bagi para pelaku UMKM binaan Jakarta Entrepreneur. “Untuk para UMKM yang sudah naik kelas, bisa ditempatkan di Pasar Jaya,” terang Wa Ode.
Ia juga meminta Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kuota pelatihan masyarakat, terutama yang berorientasi ekspor. “Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing masyarakat Jakarta dalam menyambut Jakarta sebagai Kota Global,” pungkas Wa Ode.