Infografis
Suara.com - Australia akan membatasi jumlah mahasiswa asing menjadi 270.000 pada tahun 2025 sebagai bagian dari tindakan keras migrasi.
Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah akan membatasi jumlah mahasiswa internasional baru sebanyak 145.000 untuk universitas dan 95.000 untuk sektor pelatihan keterampilan, kata Menteri Pendidikan Jason Clare pada hari Selasa. Hampir 600.000 visa pelajar diberikan pada tahun fiskal 2023, peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Universitas telah berulang kali memperingatkan bahwa setiap langkah untuk membatasi mahasiswa asing dapat merusak industri pendidikan tinggi yang menguntungkan.
"Ini adalah bagian penting dari ekonomi kita, tidak diragukan lagi. Itu tidak berubah," kata Clare kepada wartawan di Sydney setelah pengumuman tersebut. "Namun, seiring dengan kembalinya mahasiswa, hal itu telah memberi tekanan pada reputasi sektor tersebut."
Secara keseluruhan, akan ada sekitar 15% lebih banyak mahasiswa yang diizinkan untuk universitas dan 20% lebih sedikit untuk sekolah kejuruan pada tahun 2025, kata Clare. Pemerintah menulis surat kepada masing-masing universitas untuk memberi tahu mereka tentang batasan mereka pada hari Selasa.
"Menciptakan kesan bahwa ini entah bagaimana menghancurkan pendidikan internasional adalah salah besar dan mendasar," kata Clare.
"Ini tentang memastikan bahwa kita mengaturnya dengan cara yang berkelanjutan untuk masa depan. Kami ingin para siswa datang dan belajar di sini." Ketua Universities Australia David Lloyd mengatakan pembatasan jumlah siswa akan "menghambat" sektor pendidikan tinggi.
"Kontrol migrasi tidak boleh diberlakukan dengan mengorbankan satu sektor, khususnya sektor yang secara ekonomi penting seperti pendidikan," imbuh Lloyd, dengan mengatakan pembatasan tersebut akan merusak kapasitas penelitian dan pengembangan Australia.
Dewan Pendidikan Tinggi Independen Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa universitas membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perubahan tersebut, dengan mengatakan pengumuman tersebut "menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban."
Baca Juga: Meriah! Psikologi Universitas Jambi Semarakkan HUT RI ke-79 Tahun
Australia hanyalah negara terbaru yang menindak tegas mahasiswa internasional atas masalah migrasi, dengan Kanada, Belanda, dan Inggris Raya semuanya menerapkan atau mempertimbangkan tindakan yang menargetkan sektor universitas. Di Australia, pemerintah telah berkonsultasi selama berbulan-bulan mengenai rencana untuk memberlakukan pembatasan pada mahasiswa asing, bagian dari dorongan yang lebih luas untuk menindak angka migrasi pasca-Covid yang tinggi. Lonjakan migrasi bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran pemilih tentang krisis perumahan yang menyebabkan harga sewa melonjak, yang terbukti merugikan secara politis bagi pemerintah Buruh yang berhaluan kiri-tengah.
Dukungan untuk migrasi di Australia telah turun ke level terendah dalam lima tahun, menurut jajak pendapat yang dirilis oleh Essential pada hari Selasa, dengan 42% dari mereka yang disurvei mengatakan hal itu berdampak negatif pada negara tersebut.
Mahasiswa internasional menyumbang $48 miliar ($32,5 miliar) bagi ekonomi Australia pada tahun 2023, menjadikannya ekspor jasa teratas negara tersebut.
Dewan Akomodasi Mahasiswa Dewan Properti Australia mengatakan batas 270.000 visa pelajar "berkelanjutan" dan pengumuman pemerintah akan memberi investor di perumahan mahasiswa keyakinan untuk terus menanamkan uang di sektor tersebut.
