Infografis
Penentuan apakah penolakan tersebut wajar akan dilakukan oleh wasit industri Australia, Komisi Pekerjaan Adil (FWC), yang harus mempertimbangkan peran karyawan, keadaan pribadi, serta bagaimana dan mengapa kontak tersebut dilakukan.
Komisi tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghentian dan, jika tidak, mengenakan denda hingga A$19.000 untuk karyawan atau hingga A$94.000 untuk perusahaan.
Namun, Australian Industry Group, sebuah kelompok pengusaha, mengatakan ambiguitas tentang bagaimana aturan tersebut berlaku akan menciptakan kebingungan bagi atasan dan pekerja. Pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan dengan demikian memperlambat ekonomi, tambahnya.
"Undang-undang tersebut secara harfiah dan kiasan muncul begitu saja, diperkenalkan dengan konsultasi minimal tentang dampak praktisnya dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi pengusaha untuk mempersiapkan diri," kata kelompok tersebut pada hari Kamis.
Presiden Dewan Serikat Buruh Australia Michele O'Neil mengatakan peringatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut berarti undang-undang tersebut tidak akan mengganggu permintaan yang wajar. Sebaliknya, undang-undang tersebut akan menghentikan pekerja membayar harga atas perencanaan yang buruk oleh manajemen, katanya.
Ia mengutip seorang pekerja tak dikenal yang menyelesaikan shiftnya pada tengah malam, tetapi kemudian mendapat pesan teks empat jam kemudian dan diminta untuk kembali bekerja pada pukul 6 pagi.
"Sangat mudah untuk melakukan kontak, akal sehat tidak berlaku lagi," katanya.
"Kami pikir ini akan membuat para bos berhenti sejenak dan berpikir apakah mereka benar-benar perlu mengirim pesan teks atau email itu."
Baca Juga: Pengangguran Tembus 7,2 Juta Orang, Faktanya 46% Perusahaan Kesulitan Cari Calon Karyawan
