Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyentil perihal menyiasati undang-undang di hadapan Jokowi ketika membuka Kongres III partainya, Minggu (25/8/2024).
Bertempat di Jakarta Convention Center, Presiden Jokowi yang berpakaian bernuansa biru tua tampak turut hadir dalam gelaran kongres III Partai NasDem.
Ketika membuka kongres, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sempat menyinggung perihal strategi hingga mengakali undang-undang.
Mulanya, Surya Paloh mengucapkan terima kasih karena berkat Jokowi, partai NasDem banyak mendapatkan pelajaran penting terutama berkait kepemimpinan.
Baca Juga: Waspada! RUU Pilkada Mentok, Pengesahan Diam-diam Bisa Terjadi Kapan Saja
"Kita harus berterima kasih ke Pak Jokowi anda telah memberikan pembelajaran politik, kita belajar dari kepemimpinan anda yang hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya memahami hidup memang bukan bermodal niat baik semata," ucapnya seperti dikutip dari channel YouTube Liputan6.
"Niat baik itu sewajarnya dan mestinya, tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja strategi kita tidak tepat, bung Bahli bisa menjawab soal itu sebagai adik saya," selorohnya.
Lebih lanjut, Surya Paloh kemudian mendedahkan mengenai isu penting yang tengah dihadapi bangsa Indonesia kekinian.
Dimana untuk mengatasinya membutuhkan sinergi dari semua lini.
"Inilah gambaran suasana kebatinan kita. Tantangan demi tantangan, tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas kita tahu punya positioning sebagai bangsa besar yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang seharusnya bisa mendapat kesempatan sebagai negara adidaya. Kita menuju ke arah sana," terangnya.
Baca Juga: Prabowo Ucapkan Terima Kasih kepada PAN karena Selalu Dukung di 3 Pilpres
"Maka pikiran kita baik berupa konsepsi dan gagasan yang kita miliki, atitude kepribadian mental dan moral kita harus sejalan dengan pikiran yang besar itu karena kita berada di negara yang besar," imbuhnya.
Menurut Surya Paloh, adalah hal yang paradok berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa tapi berjiwa kecil.
"Ini lemes kita. Menggunjingkan hal yang kecil yang tak perlu, tetapi ini bisa kita pahami karena suatu proses secara terus-menerus harus kita jalani adalah membangun kesadaran masyarakat," katanya.
"Rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah. Tak hanya pemerintah tapi juga elite termasuk elite politik. Obat yang paling mujarab saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah suri keteladanan. Disana sebenarnya permasalahannya," bebernya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan perihal konsistensi dalam membangun bangsa dengan cara-cara yang benar dan bukan akal-akalan hanya untuk mencapai tujuan kekuasaan semata.
"Konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan. Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan dengan hanya membuat tambahan undang-undang, undang-undang yang ada, kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang. Ngga ada. Akhirnya, justru kita terjebak betapa kita mulai mencoba menyiasati undang-undang," tegasnya.
"Ini yang jadi permasalahan kita maka untuk itulah, bangsa yang besar ini harus memiliki kesadaran mempersatukan seluruh energi yang kita miliki. Tidak ada satu partai atau golongan menyelesaikan sendiri permasalahan bangsa ini. Kita bisa ketika bersama-sama. Maka diperlukan spirit kebersamaan membangun kekitaan sebagai bangsa kita ini," tambahnya.
Terlihat ketika Surya Paloh menyentil perihal mensiasati undang-undang, Presiden Jokowi tampak sedikit tersenyum dan memberikan tepuk tangan.
Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi hangat dikaitkan dengan sederet permasalahan Undang-undang baik menyangkut Pemilu maupun Pilkada.
Keputusan MK yang menambahkan soal syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hingga kemudian melanggengkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres, disebut ada cawe-cawe dari kekuasaan dalam hal ini yang tertuding Jokowi.
Hal serupa juga terjadi ketika DPR berupaya merevisi UU Pemilu dimana di dalamnya terdapat syarat perihal usia calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada. Upaya yang kemudian gagal itu juga disebut-sebut ada skenario yang bermuara kepada Jokowi.
