Infografis
Suara.com - Sejumlah fungsionaris DPP PKB berencana menggelar Muktamar tandingan di Jakarta. Gelaran itu akan dilakukan lantaran Muktamar ke-VI PKB di Bali yang menunjuk kembali Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua Umum dinilai janggal.
A Malik Haramain selaku Sekretaris DPP PKB, menyampaikan, jika pelaksaan Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali,” kata Malik dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB tidak berjalan murni, lantaran dituding ada ancaman pemecatan struktural di balik hal tersebut.
Untuk itu, kata dia, Muktamar ke-VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu dianggap sesat, tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Cak Imin.
Ia pun menyampaikan jika pihaknya akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan dilaksanakan September 2024.
“Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta,” ujarnya.
“Menunjuk saudara Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan melengkapi susunan kepanitian baik organizing comitte maupun steering committee,” sambungnya.
Sebelumnya, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Cak Imin terpilih secara aklamasi sebagaimana hasil sidang pleno keempat Muktamar PKB ke-VI di Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8/2024).
Baca Juga: Respons Soal Anies Temui DPD PDIP Jakarta, Cak Imin Cuma Menyampaikan Doa: Moga Lancar-lancar
Sebanyak 38 Dewan Pengurus Wilayah atau DPW sebelumnya menyatakan secara bulat untuk mendukung Cak Imin kembali menjadi ketua umum partai dan didorong terpilih secara aklamasi.
