Infografis
"Jadi saya berterima kasih kepada YKBBI yang menggagas diskusi ini soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Ini untuk mengingatkan pentingnya kita bersama-sama mewujudkannya. Apalagi, saya menerima informasi bila FGD ini bakal rutin diadakan dan hasilnya disampaikan ke lembaga terkait," imbuhnya.
Sementara itu, Profesor Muladno menyoroti masalah impor daging sapi, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas peternakan lokal.
Suplai peternak lokal sangat kecil. Ini terkait dengan pendidikan peternak. Hampir 86 persen peternak memiliki pendidikan yang tidak tinggi karena hanya setingkat SMP. Selain itu, peternak yang hanya sedikit dan berorientasi mencukupi daging kurban saja. Ini menjadikan suplai untuk masyarakat tak mendukung," kata Muladno.
"Keadaan yang terjadi, sapi jantan ditunggu untuk kurban. Sedangkan yang betina disembelih. Padahal itu pabriknya. Pemilik ternak pun hanya itu-itu saja. Pada akhirnya impor menjadi pilihan paling gampang. Peternak makin menurun yang mengakibatkan kita kekurangan daging. Cara paling gampang, tentu impor. Ini harus dihentikan tapi secara bertahap," imbuhnya.
YKBBI memiliki roadmap jangka panjang untuk menyongsong kedaulatan pangan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan akademisi.
Salah satu fokusnya adalah mengurangi impor pangan secara bertahap, dengan memanfaatkan lahan tidur yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk diolah.
Hingga saat ini, 10 pemerintah daerah, termasuk Bali dan Lampung, telah berkolaborasi dengan YKBBI. Upaya ini juga melibatkan petani milenial untuk memastikan regenerasi petani.
YKBBI optimistis bahwa dengan potensi lahan yang besar, kedaulatan pangan Indonesia dapat tercapai pada 2045.
Baca Juga: Impor Beras di Indonesia Masif, Apa Gagasan Capres-Cawapres 2024 untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan?
