Infografis
Suara.com - Indonesia tengah bersiap menuju kedaulatan pangan nasional 2045, tetapi diklaim masih banyak tantangan yang harus diatasi.
Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (YKBBI) berkomitmen mendukung upaya ini dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan akademisi untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
YKBBI, yang fokus pada ketahanan dan kedaulatan pangan, baru-baru ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Membangun Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045."
Acara ini dihadiri oleh pakar pertanian dan kelautan, seperti Profesor Rokhmin Dahuri dan Profesor Muladno dari IPB, serta sejumlah pejabat dan akademisi.
Baca Juga: Impor Beras di Indonesia Masif, Apa Gagasan Capres-Cawapres 2024 untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan?
Ketua Dewan Pembina YKBBI, Sokhiatulo Laoli, menyatakan bahwa hasil FGD akan disampaikan kepada lembaga terkait, termasuk presiden, untuk mendukung kedaulatan pangan.
"Hasil dari FGD ini akan disampaikan kepada lembaga terkait, termasuk ke dewan hingga pimpinan tertinggi dalam hal ini Presiden," ujar Sokgiatulo Laoli.
"Kami sangat ingin membantu mewujudkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia sudah mencaai kedaulatan pangan," imbuhnya.
Dalam diskusi, Rokhmin menyoroti pentingnya produksi pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor, mengingat potensi besar Indonesia untuk mencapai swasembada pangan.
"Kita bicara kedaulatan pangan bila produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan nasional dan tidak lagi mengandalkan impor. Padahal Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk berswasembada dan bahkan memenuhi kebutuhan pangan dunia (feeding the world). Namun kinerja di sektor pangan memang kurang baik," ujar Rokhmin.
"Kami melakukan pendekatan sistem, yaitu subsistem on farm. Melalui sistem itu, kita tidak hanya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam memproduksi bahan pangan secara produktif yang efisien dan ramah lingkungan," kata lanjutnya.
"Jadi saya berterima kasih kepada YKBBI yang menggagas diskusi ini soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Ini untuk mengingatkan pentingnya kita bersama-sama mewujudkannya. Apalagi, saya menerima informasi bila FGD ini bakal rutin diadakan dan hasilnya disampaikan ke lembaga terkait," imbuhnya.
Sementara itu, Profesor Muladno menyoroti masalah impor daging sapi, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas peternakan lokal.
Suplai peternak lokal sangat kecil. Ini terkait dengan pendidikan peternak. Hampir 86 persen peternak memiliki pendidikan yang tidak tinggi karena hanya setingkat SMP. Selain itu, peternak yang hanya sedikit dan berorientasi mencukupi daging kurban saja. Ini menjadikan suplai untuk masyarakat tak mendukung," kata Muladno.
"Keadaan yang terjadi, sapi jantan ditunggu untuk kurban. Sedangkan yang betina disembelih. Padahal itu pabriknya. Pemilik ternak pun hanya itu-itu saja. Pada akhirnya impor menjadi pilihan paling gampang. Peternak makin menurun yang mengakibatkan kita kekurangan daging. Cara paling gampang, tentu impor. Ini harus dihentikan tapi secara bertahap," imbuhnya.
YKBBI memiliki roadmap jangka panjang untuk menyongsong kedaulatan pangan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan akademisi.
Salah satu fokusnya adalah mengurangi impor pangan secara bertahap, dengan memanfaatkan lahan tidur yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk diolah.
Hingga saat ini, 10 pemerintah daerah, termasuk Bali dan Lampung, telah berkolaborasi dengan YKBBI. Upaya ini juga melibatkan petani milenial untuk memastikan regenerasi petani.
YKBBI optimistis bahwa dengan potensi lahan yang besar, kedaulatan pangan Indonesia dapat tercapai pada 2045.
