Infografis
Suara.com - Indonesia tengah bersiap menuju kedaulatan pangan nasional 2045, tetapi diklaim masih banyak tantangan yang harus diatasi.
Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (YKBBI) berkomitmen mendukung upaya ini dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan akademisi untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
YKBBI, yang fokus pada ketahanan dan kedaulatan pangan, baru-baru ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Membangun Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045."
Acara ini dihadiri oleh pakar pertanian dan kelautan, seperti Profesor Rokhmin Dahuri dan Profesor Muladno dari IPB, serta sejumlah pejabat dan akademisi.
Ketua Dewan Pembina YKBBI, Sokhiatulo Laoli, menyatakan bahwa hasil FGD akan disampaikan kepada lembaga terkait, termasuk presiden, untuk mendukung kedaulatan pangan.
"Hasil dari FGD ini akan disampaikan kepada lembaga terkait, termasuk ke dewan hingga pimpinan tertinggi dalam hal ini Presiden," ujar Sokgiatulo Laoli.
"Kami sangat ingin membantu mewujudkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia sudah mencaai kedaulatan pangan," imbuhnya.
Dalam diskusi, Rokhmin menyoroti pentingnya produksi pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor, mengingat potensi besar Indonesia untuk mencapai swasembada pangan.
"Kita bicara kedaulatan pangan bila produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan nasional dan tidak lagi mengandalkan impor. Padahal Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk berswasembada dan bahkan memenuhi kebutuhan pangan dunia (feeding the world). Namun kinerja di sektor pangan memang kurang baik," ujar Rokhmin.
Baca Juga: Impor Beras di Indonesia Masif, Apa Gagasan Capres-Cawapres 2024 untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan?
"Kami melakukan pendekatan sistem, yaitu subsistem on farm. Melalui sistem itu, kita tidak hanya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam memproduksi bahan pangan secara produktif yang efisien dan ramah lingkungan," kata lanjutnya.
