Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan sejumlah cara untuk menjaga inflasi di Jakarta tetap stabil. Pada Juli 2024, inflasi masih di bawah angka nasional, yakni 1,97 persen.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, capaian ini merupakan kerja keras semua pihak yang terlibat, termasuk para investor dan pengusaha. Dengan demikian, Jakarta masih menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kota bisnis.
"Hari ini kita buktikan bahwa inflasi sudah disampaikan tadi 1,97 (persen). Ini prestasi yang luar biasa dan saya berterima kasih kepada para investor, pengusaha, dan tentunya masyarakat Jakarta, sehingga stabilitas Jakarta tetap terjaga," ujar Heru kepada wartawan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengemukakan, untuk menjaga inflasi, pihaknya memiliki langkah 4K, yakni Keterjangkaukan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Siswa SD Jakarta, Heru Budi: Bukan Persoalan Besar!
"Sesuai arahan dan bimbingan dari Bapak Pj. Gubernur, langkah ini seiring dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada tiga pilar ketahanan pangan yang terdiri dari pilar ketersediaan pangan, pilar keterjangkauan pangan, dan pilar konsumsi pangan," kata Eli kepada Suara.com, Jumat (23/8/2024).
Ketersediaan pangan dilakukan melalui monitoring pasokan dan harga pangan secara rutin maupun kondisional di tingkat grosir dan eceran. Lalu, DKPKP juga melaksanakan pertanian perkotaan serta kerja sama dengan daerah produsen pangan.
"Aspek keterjangkauan dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, gerakan bazar pangan keliling di kantor pemerintahan, rusun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), pembangunan gerai pangan di daratan dan kepulauan," tutur Eli.
Sementara, untuk konsumsi pangan dilakukan melalui pengawasan mutu pangan serta sosialisasi perubahan pola konsumsi. Upaya lain Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah dengan pertemuan rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam upaya menjaga inflasi, DKPKP pun menggandeng berbagai pihak. Misalnya, di level pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perdagangan.
Baca Juga: Tak Masalah Marak Spanduk Kaesang 2024-2029 di Jakarta, Heru Budi: Boleh Dong
Kemudian, Pemprov juga punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurus pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. Pihak swasta dan lembaga pendidikan juga digandeng lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemprov DKI juga rutin menggelar program pasar atau bazar murah sebagai upaya pengendalian inflasi. "Melalui kegiatan ini, masyarakat sangat terbantu, karena dapat memperoleh pangan berkualitas baik dengan harga terjangkau," ucapnya.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, pengendalian inflasi di tingkat daerah bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, keberhasilan TPID DKI Jakarta dalam menjaga inflasi di bawah rata-rata nasional patut mendapatkan apresiasi. "Daerah yang mampu menjaga inflasinya perlu mendapatkan apresiasi," sarannya.
Menurut Nailul, pengendalian inflasi sangat penting di Jakarta, karena kota ini merupakan pusat bisnis dan pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap kebijakan sangat diperlukan.
"Posisi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis mempengaruhi mengapa inflasi di DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan mendapatkan predikat TPID terbaik," urainya.
Jakarta juga telah berada di jalur yang benar dengan memberdayakan pasar-pasar, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang Jaya sebagai pusatnya. Melalui Pasar Induk, intervensi terhadap kenaikan harga dapat dilakukan dengan cepat.
"Intervensi pasar dapat dilakukan di sana. Mekanisme transmisi harga ke masyarakat menjadi lebih pendek dan cepat," bebernya.
Nailul juga menyarankan agar dalam pengendalian inflasi, Pemprov DKI perlu memperkuat peran BUMD sebagai distributor, sehingga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Peran Pemprov dan BUMD tidak boleh dianggap remeh. BUMD sebagai distributor barang sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan Pemprov juga bisa membantu stabilisasi harga barang," pungkas Nailul.
