Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan sejumlah cara untuk menjaga inflasi di Jakarta tetap stabil. Pada Juli 2024, inflasi masih di bawah angka nasional, yakni 1,97 persen.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, capaian ini merupakan kerja keras semua pihak yang terlibat, termasuk para investor dan pengusaha. Dengan demikian, Jakarta masih menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kota bisnis.
"Hari ini kita buktikan bahwa inflasi sudah disampaikan tadi 1,97 (persen). Ini prestasi yang luar biasa dan saya berterima kasih kepada para investor, pengusaha, dan tentunya masyarakat Jakarta, sehingga stabilitas Jakarta tetap terjaga," ujar Heru kepada wartawan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengemukakan, untuk menjaga inflasi, pihaknya memiliki langkah 4K, yakni Keterjangkaukan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif.
"Sesuai arahan dan bimbingan dari Bapak Pj. Gubernur, langkah ini seiring dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada tiga pilar ketahanan pangan yang terdiri dari pilar ketersediaan pangan, pilar keterjangkauan pangan, dan pilar konsumsi pangan," kata Eli kepada Suara.com, Jumat (23/8/2024).
Ketersediaan pangan dilakukan melalui monitoring pasokan dan harga pangan secara rutin maupun kondisional di tingkat grosir dan eceran. Lalu, DKPKP juga melaksanakan pertanian perkotaan serta kerja sama dengan daerah produsen pangan.
"Aspek keterjangkauan dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, gerakan bazar pangan keliling di kantor pemerintahan, rusun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), pembangunan gerai pangan di daratan dan kepulauan," tutur Eli.
Sementara, untuk konsumsi pangan dilakukan melalui pengawasan mutu pangan serta sosialisasi perubahan pola konsumsi. Upaya lain Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah dengan pertemuan rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam upaya menjaga inflasi, DKPKP pun menggandeng berbagai pihak. Misalnya, di level pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perdagangan.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Siswa SD Jakarta, Heru Budi: Bukan Persoalan Besar!
Kemudian, Pemprov juga punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurus pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. Pihak swasta dan lembaga pendidikan juga digandeng lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
