Infografis
Bila kemudian dikaitkan dengan proses revisi UU Pilkada yang secepat kilat, Ganjar yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah senada dengan sebagian besar elemen masyarakat mengaku curiga.
Menurutnya ada banyak pertanyaan yang muncul di balik cepatnya proses revisi UU Pilkada itu hingga kemudian direspon dengan aksi turun ke jalan oleh masyarakat.
"Nah memang banyak sekali akhirnya masyarakat curiga, maka sekali lagi soal governance dalam pembahasan ini memang tak tampak, sementara faktor eksternalnya kok ada putusan MK maka akhirnya seolah-olah ini adalah respon dari keputusan MK di mana DPR merasa ini kewenangan saya dan ini open legal policy maka saya bisa membuat sendiri (UU) jangan ganggu kekuasaan kami begitu kira-kira anggapan rakyat menyikapi sikap DPR," katanya.
"Jadi kejanggalan-kejanggalan yang ada justru sekarang jadi pertanyaan besar adalah kenapa itu dilakukan apakah ada udang di balik batu dan ini memang diperuntukkan untuk seseorang kah?" tanyanya.
Lebih jauh, Ganjar meyakini bila undang-undang tersebut memiliki lebih banyak kepentingan untuk rakyat, maka sangat besar kemungkinan mendapat respon positif. Contohnya seperti undang-undang yang mengatur perihal sekolah gratis dimana mendapat respon yang baik di masyarakat.
"Jadi ketika undang-undang itu lebih banyak kepentingan untuk rakyat maka semisal pembahasan cepat pasti rakyat akan tepuk tangan. Tapi kalau kemudian tidak ya bisa sebaliknya," imbuhnya.
