Infografis
Suara.com - Aktor Reza Rahadian ikut turun ke lapangan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (22/8/24).
Reza Rahadian yang mengaku mewakili rakyat biasa ini menyuarakan keresahannya dengan kondisi yang tengah terjadi di Indonesia.
Aksi demo tersebut untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024.
Tak hanya berteriak-teriak, Reza bahkan sampai naik ke atas mobil pendemo menyampaikan orasinya di depan Gedung.
Baca Juga: Rakyat Demo Kawal Putusan MK, Ini Kegiatan yang Dilakukan Keluarga Jokowi
Namun di tengah semangatnya yang menggebu-gebu untuk memperjuangkan keputusan MK, justru dipandang sebelah mata oleh netizen.
Mereka bahkan menghina aktor senior ini sudah ‘sepi job’ sehingga bisa ikut turun ke lapangan bergabung dengan ribuan mahasiswa.
“Reza sepi jobbbb,” komentar @sh*** dikutip dari Tiktok @ghasani_25, Jumat (23/8/24)
“Elaaah udah mending syuting aja kali ka rez, lebih baik itu ,” sahut @Re***
“Uda lama GK masuk tv..” tulis @BA***
Baca Juga: Polisi Diduga Minta Uang Tebusan Rp3 Juta buat Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada, YLBHI: Gila!
“sepi job,” ujar @Ma***
“yg sepi job demo,” sahut @yu***
“sepi jop krn sekarang yg laris yg ganteng,” komentar @ne***
“sepi job ya,” ujar @va***
Dalam orasinya itu, Reza mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa diam saja melihat pemerintahannya yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa.
Reza mengaku tidak pernah ikut kontestasi politik praktis manapun. Ia hadir benar-benar murni sebagai rakyat biasa.
Dalam momen itu Reza bahkan menyentil bahwa negara yang ia tinggali saat ini bukanlah milik keluarga tertentu.
“Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Hari ini kita sudah mendapati keputusan yang bagus dari MK untuk menjaga demokrasi. Tapi masih saja berusaha untuk dijegal, miris melihat ini!,” ujarnya.
Reza berharap jika perubahan aturan yang dinilai mementingkan kepentingan politik salah satu pihak itu tidak benar-benar dilaksanakan.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada usai pimpinan Dewan Mencermati perkembangan maraknya aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR dan di berbagai daerah menolak pengesahan RUU tersebut.
Kontributor : Kanita
