Infografis
Suara.com - Korea Utara mengecam keputusan Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan 36 helikopter serang AH-64E Apache beserta peralatan tempurnya senilai $3,5 miliar ke Korea Selatan.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam tindakan tersebut sebagai gegabah dan provokatif. Mereka mengklaim bahwa tindakan itu akan meningkatkan ketidakstabilan keamanan di kawasan tersebut.
"Kami dengan tegas menentang dan menolak pengembangan persenjataan oleh AS dan pasukan bawahannya," kata pernyataan resmi Korea Utara, dikutip Jumat.
Korea Utara juga menyebut bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi AS untuk mengintensifkan ketegangan di Semenanjung Korea.
Baca Juga: Skenario Anak Kaesang-Erina Gudono Jadi Warga Negara Amerika Serikat
Sementara Amerika Serikat, dalam pengumuman Senin lalu, menjelaskan bahwa penjualan helikopter Apache ini akan memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman regional yang ada dan yang mungkin datang di masa depan. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen Washington sebagai sekutu utama Seoul untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.
Pyongyang, dalam reaksi terhadap penjualan senjata ini, menyatakan bahwa mereka akan memperkuat kemampuan pertahanan mereka sendiri sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai "pencegahan strategis DPRK" yang lebih diperkuat. Mereka juga menegaskan bahwa situasi saat ini membutuhkan peningkatan keseimbangan militer di kawasan tersebut.
"Situasi saat ini menuntut kita untuk memastikan keseimbangan militer di kawasan ini dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dalam segala hal yang berbanding lurus dengan tantangan dan ancaman keamanan yang mungkin timbul akibat penjualan senjata AS," paparnya.
Penjualan helikopter Apache ini diumumkan pada hari yang sama dengan dimulainya latihan militer gabungan antara AS dan Korea Selatan, yang dikenal sebagai Latihan Perisai Kebebasan Ulchi. Latihan ini, yang akan berlangsung hingga akhir Agustus, dirancang untuk meningkatkan kesiapan militer terhadap ancaman dari Korea Utara, yang terus mengembangkan program senjata nuklirnya.
Korea Utara, secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), telah secara rutin mengecam latihan militer gabungan antara AS dan Korea Selatan sebagai provokasi terhadap kedaulatan mereka, sementara Washington dan Seoul memandang latihan tersebut sebagai langkah penting dalam mempertahankan keamanan regional.
