Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bakal tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan calon kepala daerah.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons kondisi dan situasi dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami sampaikan, kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK," kata Ketua KPU Mochammad Afifudin di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
"Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan MK, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan MK," ujarnya.
Meski begitu, Afif menyebut pihaknya masih perlu melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Menurutnya, langkah untuk berkonsultasi dengan Komisi II itu merupakan upaya untuk tetap menjalankan prosedur yang harus dilakukan KPU sebagai lembaga pelaksana undang-undang.
Pasalnya, pada tindak lanjut putusan MK nomor 90/XXI-PUU/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tidak melakukan konsultasi dengan DPR.
Hal itu kemudian mengakibatkan KPU dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan MK dalam proses pilpres, putusan 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal."
"Selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP, kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir," tutur Afif.
Sebelumnya, Baleg DPR RI menyepakati revisi UU Pilkada secara cepat, termasuk perihal syarat batas usia calon kepala daerah. Alih-alih mengikuti Putusan MK, Baleg DPR RI justru bersepakat untuk merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA).
