Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan ribuan pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia untuk menentang revisi undang-undang yang diusulkan tersebut.
Sementara para anggota parlemen mendapat kritik karena mendorong perubahan ini, Mahkamah Konstitusi mendapat pujian luas di dunia maya, meskipun sebelumnya pada tahun 2023, pengadilan tersebut menjadi sasaran kritik saat menetapkan aturan usia yang memungkinkan putra Presiden maju sebagai wakil presiden.
Sebelum panel parlemen menyetujui rancangan undang-undang tersebut, sudah ada peringatan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati.
"Ini berbahaya bagi pemerintah," kata mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla dalam sebuah wawancara sebelum keputusan komite pada 21 Agustus.
Kalla, yang pernah mendampingi Widodo dalam masa jabatan lima tahun pertamanya, memperingatkan potensi kerusuhan.
"Misalkan ini menyebabkan krisis politik, di saat ekonomi kita juga sedang dalam kondisi sulit."