Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut akan menjadi penentu di antara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi undang-undang Pilkada tentang syarat calon kepala daerah yang baru saja dibahas oleh Badal Legislasi atau Baleg DPR RI.
Baleg DPR RI baru saja menggelar rapat pembahasan dan sepakat untuk merevisi UU Pilkada tanpa mengakomodir putusan MK secara keseluruhan.
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti langkah KPU dalam menyikapi putusan MK dan revisi UU Pilkada akan menunjukkan bagaimana KPU menjaga konstitusi.
“Di sinilah letak kita juga bisa mengukur apakah KPU ikut menjadi pembangkang konstitusi karena KPU bisa untuk tetap menjadi penjaga konstitusi,” kata Bivitri kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).
Pasalnya, dia menyebut KPU adalah lembaga independen yang harus mengikuti konstitusi, termasuk undang-undan dan putusan MK. Namun, Bivitri menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku sejak putusan tersebut dibacakan.
“Betul dia harus mengikuti undang-undang dan mengikuti undang-undang itu juga berarti mengikuti putusan MK, apalagi kalau perppu atau undang-undangnya itu melanggar putusan MK yang artinya melanggar konstitusi,” ujar Bivitri.
Menurut dia, KPU bisa mengikuti Putusan MK dan tidak melaksanakan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan Putusan MK.
“Mereka bisa langsung bikin kok peraturan KPU yang hanya secara teknis misalnya, mengatur misalnya soal formulirnya berubah. Udah tinggal itu. Jadi harusnya KPU langsung mengikuti putusan MK,” katanya.
Sebelumnya, Baleg DPR RI menyepakati revisi UU Pilkada secara cepat, termasuk perihal syarat batas usia calon kepala daerah. Alih-alih mengikuti Putusan MK, Baleg DPR RI justru bersepakat untuk merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA)
Baca Juga: Dibahas Kilat, Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Disahkan Di Paripurna, Cuma PDIP Yang Menolak
Putusan MA itu diketahui diketuk pada 29 Mei 2024 lalu yang menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik.
