Infografis
Suara.com - Kans Anies Baswedan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali terancam setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Satu-satunya jalan diusung PDIP, kemungkinan tak akan terwujud karena Undang-Undang Pilkada direvisi.
Atas situasi ini, Anies melalui akun X miliknya, @aniesbaswedan angkat suara. Ia menganggap pembahasan UU Pilkada di Baleg DPR RI merupakan ujian bagi demokrasi Indonesia.
"Demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial. Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh Ibu/Bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia," ujar Anies, Rabu (21/8/2024).
Para ketua umum partai juga disebutnya tak kalah bertanggung jawabnya atas aspirasi rakyat.
"Ibu/Bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini," jelasnya.
Karena itu, ia berharap para anggota DPR RI, khususnya Baleg bisa berpikir jernih mengambil keputusan sesuai dengan konstitusi.
"Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya, sesuai cita-cita reformasi," ucapnya.
"Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa," tambahnya memungkasi.
Pembahasan Dikebut
Baca Juga: Benar-benar Gaspol! Draf RUU Pilkada Bakal Disepakati Baleg DPR RI Sore Ini
Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI benar-benar mengebut pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada. Rencananya, draf RUU Pilkada yang telah dibahas sejak pagi tadi akan disepakati pada sore hari ini.
