Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi munculnya nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Kedua nama itu disebut saat Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Juru BIcara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dirinya belum bisa mengonfirmasi soal keterlibatan Erick Thohir dan Budi Karya sebagaimana yang disampaikan Hasto.
“Terkait apa yang ditanyakan, masih belum terinfo ke kami. Kalai seandainya mungkin Pak HK menyampaikan seperti itu, bisa saja, tapi nanti untuk lebih pastinya akan kita tunggu,” kata Tessa keada wartawan, Rabu (21/8/2024).
Meski begitu, Tessa mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Erick dan Budi bisa saja dilakukan jika tim penyidik menilai ada kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dari kedua menteri tersebut.
Baca Juga: Jejak Menteri Investasi Rosan Roeslani di Inter Milan: Berselisih dengan Miliarder Inggris
“Semua informasi yang dibutuhkan penyidik tentunya dalam rangka pemenuhan unsur perkara pasti akan ditanyakan, tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi kepada saksi-saksi lain dan siapa pun bila kesaksiannya dibutuhkan, tentunya akan kita mintai keterangan.,” ujar Tessa.
“Siapa yang akan dimintai keterangan, kapan dipanggil, itu tergantung pada rencana penyidikan yang dibuat oleh satgas penyidikan. Jadi kita tunggu saja,” tandas dia.
Disebut Hasto
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya saat diperiksa KPK.
Hal itu disampaikan Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di KPK.
Baca Juga: Hasto Cerita Kenyamanan di KPK: Kopi dan Gado-Gado Selama Pemeriksaan
Hasto menjelaskan dirinya ditanya dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2010.
![Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/20/71045-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-diperiksa-kpk.jpg)
Dia menjelaskan Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo yang juga jadi saksi dalam kasus DJKA merupakan Kepala Sekretariat Rumah Aspirasi yang menjadi markas pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019.
Pada Pilpres 2019, kata Hasto, Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemenangan meminta kepada jajaran timnya untuk bergotong-royong menggalang dana.
Dengan begitu, sejumlah jajaran tim pemenangan berhubungan dengan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi yang kini jadi tersangka dalam kasus DJKA Kemenhub.
"Saat itu berdasarkan kebijakan dari ketua tim pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan, bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran yang kemudian bergotong royong, dan kemudian bertemulah Pak Adi Dharma ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
"Nah setelah pertemuan itu ada penugasan terhadap Bapak Harno yg saat itu menjadi kepala biro. Lalu saudara Adi Dharmo mengirimkan handphone saya kepada Bapak Harno. Itu lah menurut saudara Adi Dharmo, asal-muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi," tambah dia.
Lebih lanjut, Hasto menyebut sejumlah menteri memang terlibat dalam Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019.
"Kan beberapa menteri kita masukkan di dalam Tim Pemenangan Pak Jokowi - Kiai Haji Maruf Amin, jadi kami ini biasa, beberapa yang masuk ya kami lakukan koordinasi," ujar Hasto.
Bahkan, lanjut Hasto, Adhi Dharmo kenal baik dengan Budi Karya saat tergabung dalam tim pemenangan.
"Di situlah asal-muasal Pak Adhi Dharmo kenal baik dengan Pak Budi Karya. Lalu juga ditanyakan apakah saya pernah bertemu dengan Pak Budi Karya? Ya pernah bertemu, beliau sebagai menteri dan beberapa kali mengundang di acara partai untuk program desa wisata misalnya," tutur Hasto.
Meski begitu, dia membantah adanya aliran dana kasus korupsi DJKA yang mengalir ke PDIP untuk membiayai kampanye pemenangan Jokowi-Maruf.
"Tidak ada aliran dana ya, jadi tidak ada aliran dana. Tidak ada pertanyaan terkait aliran dana," tegas Hasto.
