Bisa Tentukan Dewan Pembina usai Jabat Ketum Golkar, Bahlil Bakal Pilih Jokowi?

Rabu, 21 Agustus 2024 | 10:38 WIB
Bisa Tentukan Dewan Pembina usai Jabat Ketum Golkar, Bahlil Bakal Pilih Jokowi?
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemungkinan besar ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Penetapan itu akan segera dilakukan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada hari ini.

Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Adies Kadir mengatakan pukul 10.00 WIB akan dimulai proses penetapan pemilihan dan penetapan ketua umum, dari sebelumnya calon ketua umum menjadi ketua umum definitif. 

"Iya, jam 10 pagi ini kemungkinan besar aklamasi karena sesuai dengan pandangan umum pandangan umum yang kemarin. Semalam kami dengarkan hampir semua pemegang hak suara baik dari DPD I, DPD II, Hasta Karya, pandangan umumnya semua mengatakan memilih Pak Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketum 2024-2029," kata Adies di Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Selain dipilih secara aklamasi, Bahlil juga diberikan hak penuh sebagai Dewan Formatur Tunggal.

Baca Juga: Jadi Dewan Formatur Tunggal, Bahlil Lahadalia Didukung DPD Se-Indonesia Jadi Ketum Golkar

Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2024). [Suara.com/Faqih]
Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2024). [Suara.com/Faqih]

Melalui hak sebagai Dewan Formatur Tungfal, nantinya Bahlil memiliki kewenangan menentukan sendiri siapa sekretaris jenderal Partai Golkar dan pengurus lainnya, termasuk  menyoal jabatan ketua harian.

"Artinya beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini. Kalau beliau membutuhkan ketua harian ya mungkin ditambah ketua harian, seperti itu," ujarnya. 

Bahlil juga memiliki kewenangan menentukan siapa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, dan jabatan lainnya di kepengurusan partai berlambang beringin. 

"Ya, ya, ya, jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi Dewan Pembina, siapa yang menjadi Dewan Kehormatan siapa yang menjadi Dewan Etik, mungkin juga ketua harian, dan sekretaris," kata Adies.

Peluang Jokowi jadi Wanbin

Baca Juga: Ketum Golkar yang Baru Diminta Kaji Pilkada Usai Putusan MK, ARB: Dengarkan Usulan Daerah

Ketua Steering Committee (SC) Munas Partai Golkar, Adies Kadir, menyampaikan peluang Presiden Jokowi menduduki kursi ketua umum Partai Golkar sudah tertutup.

Meski tertutup, Adies mengatakan Jokowi masih berpeluang isi kursi Ketua Dewan Pembina partai.

"Kalau untuk ketua umum sudah selesai pendaftaran sudah tutup tadi malam jam 10, dan calon ketum yang memenuhi syarat untuk maju menjadi caketum adalah Pak Bahlil Lahadalia," kata Adies di arena Munas, JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menhan Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/wpa]
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menhan Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/wpa]

"Jadi itulah yang berhak menjadi ketua umum, jadi tidak ada lagi bisa ketua umum karna pendaftaran sudah ditutup," sambungnya.

Soal kursi Ketua Dewan Pembina, kata dia, biasanya akan diisi oleh kader-kader senior partai. 

Namun, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tidak dituliskan secara eksplisit tidak ada larangan orang dari luar tak boleh menduduki jabatan tersebut.

"Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior biasanya begitu memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak itu tidak ada," ujarnya.

"Tetapi kebiasaan di Partai Golkar dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya Dewan Pembina yang Dewan Pertimbangan yang namanya Dewan Penasehat Dewan Pakar itu ada pada senior-senior Partai Golkar sendiri," sambungnya.

Saat ditanya bagaimana peluang Jokowi menjadi Dewan Pembina Golkar, Adies menyampaikan, berdasarkan aturan memang dibolehkan.

"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh aja tapi sampai saat ini di arena Rapimnas dan memasuki Munas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar belum ada sampai detik ini belum ada kedengaran. Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan belum ada sampai detik ini," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI