Infografis
Suara.com - Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meperbolehkan partai politik tanpa perolehan kursi di DPRD untuk mengusung calon kepala daerah.
Hasto meminta agar KPU segera mengakomodir Putusan MK tersebut supaya bisa berlaku pada Pilkada 2024. Dia menilai masih ada waktu hingga pendaftaran calon kepala daerah yang dimulai pada 27 hingga Agustus.
"Ya KPU harus tegas," kata Hasto di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
"Apalagi ini, Masih ada waktu. Jadi KPU harus melakukan penyesuaian," lanjut dia.
Pada kesempatan yang sama, Hasto lantas menyinggung Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan pada Oktober 2023 lalu.
Sebab, putusan tersebut mengubah aturan syarat batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang langsung berlaku pada Pemilu 2024.
Melalui putusan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bisa lolos menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
"Dulu saja ada perubahan MK nomor 90 langsung diubah dan itu pelanggaran etika berat," tegas Hasto.
Sebelumnya, MK memutuskan bahwa partai politik yang tidak mempunya kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah.
Putusan 60/PUU-XXII/2024 tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.
