Infografis
Suara.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi selalu memiliki mengikuti perkembangan dinamika partai politik (parpol) yang berlangsung. Hal itu sekaligus tercermin dalam reshuffle atau perombakan kabinet baru-baru ini.
"Jadi Jokowi sejak bahkan jadi presiden 2014 itu dia peduli dengan dinamika partai. Bahwa secara eksplisit di mata publik itu tidak tercium tetapi pergerakan pemerintah sebagai pemegang otoritas di badan hukum beberapa organisasi entah LSM, NGO itu sangat kelihatan dan ini bukan hal yang baru," kata Arya saat dihubungi, Selasa (20/8/2024).
Sebagai contoh, terlihat dari pergantian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang merupakan politisi PDIP. Kemudian pos tersebut ditempati oleh seorang kader Gerindra yakni Supratman Andi Agtas.
Jika melihat posisinya, Arya bilang Menkumham merupakan salah satu jabatan yang sangat strategis. Sebab akan berkaitan dengan beberapa hal terutama pengesahan organisasi politik.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Punya Saham dan Perusahaan Apa Saja, Intip Asetnya yang Mewah!
"Nah tafsir lebih detailnya adalah Menkumham itu sensitif sekali terkait dengan beberapa hal terutama terkait dengan pengesahan organisasi politik terutama kepengurusan partai," ucapnya
"Saya pikir mengganti Menkumham yang Yasona adalah orang PDIP dimana kontrol terhadap kader PDIP itu tidak bisa dilakukan oleh Jokowi, itu akan lebih masuk akal bagi Jokowi untuk menggandeng orang yang dia merasa bisa kendalikan itu, kader yang berada di koalisinya Prabowo," sambungnya.
Apalagi dinamika parpol jelang lengsernya Jokowi sekarang ini cukup banyak terjadi. Misalnya saja, ada Golkar yang baru saja ditinggal Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.
Rekam jejak Jokowi dalam mengurusi dinamika parpol itu sudah terjadi beberapa kali. Mulai dari dualisme era Golkar hingga yang terjadi di PPP.
"Dulu kita tahu, era Golkar pernah ada dinamika ya, perselisihan dualisme, Ical dan Agung Laksono kemudian berakhir di Setya Novanto misalnya. Kemudian di PPP. Nah itu basis kepengurusan yang diakui adalah siapapun yang mendukung pemerintah Jokowi," tegasnya
Baca Juga: Profil 3 Menteri Baru Jokowi, Dilantik Jelang Masa Jabatan Presiden Usai
"Nah jadi saya pikir ada kepentingan dari Jokowi, lebih ke kepentingan Jokowi kalau saya membaca dibandingkan Prabowo. Tentu karena kekuasaan presiden sekarang Jokowi. Bahwa ada kader Gerindra yang masuk itu tentu bagian dari konsolidasi juga antara Jokowi dan Prabowo," imbuhnya.
