Infografis
Suara.com - Muncul wacana pemakzulan terhadap Presiden Demokrat Joe Biden karena dituduh telah melakukan pelanggaran berat saat ini tengah menjadi sorotan publik Amerika Serikat.
Wacana pemakzulan tersebut muncul setelah tiga anggota DPR dari Partai Republik membuat laporan mengejutkan lantaran diduga telah melakukan pelanggaran berat.
Namun tidak jelas apakah mereka akan mendorong pemungutan suara menyusul penyelidikan yang telah lama dianggap bermotif politik oleh Gedung Putih tersebut.
Ada sebanyak 291 halaman laporan dari tiga komite DPR yang menuduh Biden mengambil keuntungan dari skema menjajakan pengaruh untuk memperkaya dirinya dan anggota keluarganya melalui urusan bisnis luar negeri.
Baca Juga: Benarkah Mpox Bisa Menyerang Siapa Saja? Kasus Terbaru di Filipina Jadi Bukti
Tuduhan tersebut menurut komite DPR itu, Presiden Amerika Serikat telah memulai aksinya pada tahun 2014 ketika Biden menjadi wakil presiden.
“Komite tersebut menyampaikan informasi ini kepada DPR untuk dievaluasi dan dipertimbangkan langkah selanjutnya yang tepat,” kata laporan itu.
Tidak jelas apakah Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson akan menjadwalkan pemungutan suara untuk memakzulkan Biden pada minggu-minggu menjelang pemilu 5 November, di mana Donald Trump dari Partai Republik sedang bersaing ketat dengan Wakil Presiden Kamala Harris.
Bahkan jika DPR yang dikuasai Partai Republik meloloskan undang-undang tersebut, kecil kemungkinannya mereka akan mencopot Biden dari jabatannya, mengingat ia harus dihukum oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat sendiri dengan hasil 51-49. Biden, yang menarik diri dari pencalonannya kembali bulan lalu, akan meninggalkan jabatannya ketika penggantinya dilantik pada 20 Januari.
Pemakzulan DPR serupa terhadap pejabat tinggi perbatasan Biden, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, segera diakhiri oleh Senat pada bulan April.
Baca Juga: NWS Keluarkan Peringatan Banjir Bandang Connecticut Amerika Serikat
Penyelidik DPR mengklaim bahwa Biden menggunakan pengaruhnya untuk menguntungkan urusan bisnis putranya, Hunter Biden, dengan mitra dari Ukraina, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain.
Hunter Biden telah divonis bersalah atas tuduhan berbohong tentang penggunaan obat-obatan terlarang untuk membeli senjata dan sedang menunggu persidangan atas tuduhan penggelapan pajak, termasuk tuduhan bahwa dia menerima pembayaran dari seorang pengusaha Rumania yang berusaha mempengaruhi lembaga pemerintah AS sehubungan dengan penyelidikan kriminal di Rumania.
Penyelidikan pemakzulan, yang secara resmi disahkan oleh anggota parlemen pada bulan Desember lalu dan telah dilakukan oleh Komite Pengawasan, Kehakiman, dan Cara & Sarana DPR, telah dikritik oleh anggota kedua partai karena gagal menghasilkan bukti kuat mengenai kesalahan yang dilakukan Biden.
Partai Demokrat meremehkan upaya tersebut sebagai pembalasan terhadap Trump, yang dimakzulkan dua kali oleh DPR yang dikuasai Partai Demokrat dan selalu dibebaskan oleh Senat. Pemakzulan pertama menuduh Trump menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk membantu menjelek-jelekkan Joe Biden sebagai imbalan atas bantuan AS.
