Infografis
Suara.com - Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang lengsernya pada Oktober mendatang menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, Jokowi melakukan perombakan di tiga pos menteri yang krusial terkait kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Salah satu pos penting yang menjadi sasaran reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya diisi Yasonna Hamonangan Laoly. Politisi PDI Perjuangan itu diganti Supratman Andi Agtas yang sebelumnya merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra.
Praktis dengan reshuffle tersebut, kursi kabinet yang diduduki perwakilan PDIP berkurang hingga menyisakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.
Menurut Pengamat Politik dari Populi Institute Dimas Ramadhan, dengan sisa menteri dari PDIP tersebut menunjukan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih belum menunjukan 'perlawanan' kepada PDIP sebagai partai yang mengusungnya pada Pilpres 2019 silam.
"Jokowi nggak mau frontal juga ke PDIP. Sementara yang lainnya mungkin masih dianggap kooperatif," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (19/8/2024).
Dimas menyebut, kemungkinan lain Jokowi memilih mencopot Yasonna lebih kepada memuluskan langkah politiknya dalam pilkada. Apalagi, Kemenkumham memiliki kewenangan dalam pengesahan pengurus dewan pimpinan pusat partai politik.
"Mungkin, Jokowi nggak mau ada menteri (dari) PDIP yang berkaitan dengan agenda Pilkadanya terganggu," ujarnya.
Apalagi dalam waktu dekat bakal ada musyawarah nasional sejumlah partai politik yang tentunya akan membentuk kepengurusan baru.
"Bukan cuma PDIP ya. Nanti kan ada PKB, PAN, dan Nasdem," ucapnya.
Baca Juga: Pesan Khusus Prabowo Ke Supratman Andi Agtas Usai Gantikan Yasonna Laoly Sebagai Menkumham
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik sejumlah tokoh buat mengisi beberapa posisi di kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (19/8/2024).
