Infografis
Suara.com - Penambangan nikel sebagai salah satu alternatif energi terbarukan sebagai baterai kendaraan listrik semakin marak. Sebut saja penambangan nikel yang banyak dieksplorasi di Maluku Utara dan Sulawesi meski memunculkan pro dan kontra.
Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) sekaligus mantan capres, Ganjar Pranowo pun menyampaikan pendapatnya terkait hilirisasi nikel yang berdampak pada lingkungan. Banyak pihak mendapatkan izin penambangan, namun perlu ada tata kelola terkait pengelolaan tambang nikel tersebut.
"Kita punya nikel, dan sangat menarik karena semua orang mencoba menambang nikel. Dan distribusinya semakin lengkap, banyak yang mendapatkan alokasi [penambangan nikel] itu," ujar Ganjar yang hadir secara virtual dalam peluncuran buku Menuju Indonesia Emas di UGM, Yogyakarta, Senin (19/8/2024).
Menurut Ganjar, terbukanya hilirisasi penambangan nikel harus dibarengi dengan tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian penambangan nikel akan bermanfaat alih-alih merusak lingkungan.
Baca Juga: Hari Ini, Harvey Moeis Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Timah
Dengan tata kelola yang tepat di sektor penambangan nikel, maka Indonesia diyakini menjadi negara yang kaya raya. Sebab hilirisasi nikel tak hanya membuat negara ini sukses dalam menerapkan energi terbarukan namun lebih dari itu dari sisi finansial juga sangat menguntungkan.
"Bagian energi terbarukan terselesaikan, dampaknya juga bisa kita antisipasi [dengan tata kelola yang baik]," tandasnya.
Sementara Direktur Sustainitiate, Nazir Foead mengungkapkan kekayaan alam Indonesia merupakan modal penting dalam upaya memajukan kehidupan bangsa. Karenanya harus berazaskan pemanfaatan yang adil dan berkesinambungan, termasuk bagi generasi yang belum lahir sekalipun.
"Di sisi lain, pemerataan pembangunan sampai ke tingkat akar rumput, bagi kelompok-kelompok yang paling marjinal harus selalu menjadi perhatian kita semua," ujarnya.
Perubahan iklim yang terjadi saat ini, lanjutnya membawa tantangan baru bagi semua pihak. Sebab berdampak besar pada tatanan ekosistem, kehidupan sosial, dunia usaha serta politik.
Karenanya untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, dibutuhkan pembangunan yang berkeadilan. Yakni adil bagi rakyat Indonesia dan seisi kekayaan alamnya.
"Tak luput tentu pertimbangan atas capaian kemajuan maupun tantangan yang dihadapi saat ini hingga 2045," ujarnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM, Arie Sudjito menambahkan, krisis global perubahan iklim harus disikapi dengan strategi yang lebih mengena. Tak hanya melalui kerangka nasional namun hingga ke tingkat lokal.
"Kalau kita melihat wacana di indonesia, perhatian soal lingkungan, pangan, energi, pertanian cukup besar, tapi belum berkorelasi positif pada strategi yang mampu menunjukkan pada terobosan besar. Ini bukan hanya PR bangsa Indonesia tapi juga bangsa lain," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
