Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut sedang bermain politik kotor yang disebut-sebut sebagai triangle political game menjelang lengser dari jabatannnya sebagai kepala negara. Tudingan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menganggapi soal perombakan kabinet menteri alias reshuffle yang digelar Jokowi di Istana Negara, hari ini, Senin (19/8/2024).
Menurut Deddy Sitorus, reshuffle kabinet itu menjadi bagian dari untuk melanggengkan dinasti politiknya di sisa masa jabatannya sebagai presiden.
"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser," beber Deddy lewat keterangant tertulis yang dikutip Suara.com, Senin (19/8/2024).
Berdasar analisisnya, bongkar pasang kabinet itu sengaja dilakukan sebagai alat Jokowi untuk mengatur peta politik di Tanah Air. Salah satunya yang disorot oleh Deddy Sitorus terkait pergantian kader PDIP, Yasonna Laoly di kursi Menteri Hukum dan HAM. Jokowi mencopot Yasonna dan digantikan oleh Supratman Andi Atgas.
Deddy pun membongkar ada tiga agenda terselubung Jokowi, salah satunya terkait persiapan Jokowi untuk melawan Prabowo dalam 5 tahun ke depan.
"Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih (Prabowo) sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," ungkapnya.
Menurutnya, agenda terselubung kedua Jokowi terkait 'jatah' Menteri ESDM yang diberikan kepada Bahlil Lahadalia sekaligus calon kuat Ketum Partai Golkar. Bahlil kini mengisi kursi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Deddy menyebut hal itu akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya sekaligus untuk mengantisipasi 'tsunami' partai beringin selepas Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketum partai.
"Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ujarnya.
"Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," imbuh Deddy Sitorus.
