Deddy Soal Reshuffle: Jokowi Mainkan Politik Kotor, Melawan Prabowo, Lumpuhkan PDIP hingga Kuasai Dana Politik

Senin, 19 Agustus 2024 | 12:27 WIB
Deddy Soal Reshuffle: Jokowi Mainkan Politik Kotor, Melawan Prabowo, Lumpuhkan PDIP hingga Kuasai Dana Politik
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/tom]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini dianggap sebagai permainan politik kotor. Pasalnya ia tak melihat adanya alasan subtansial dibalik perombakan itu.

"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya," kata Deddy dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (19/8/2024).

"Sebab tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser," katanya menambahkan.

Menurutnya, Jokowi justru sedang mempersiapkan diri untuk melawan Prabowo dalam 5 tahun ke depan.

Baca Juga: Profil Angga Raka Prabowo, Loyalis Prabowo Subianto yang Dilantik Jokowi Jadi Wakil Menteri Kominfo

Selain itu, kata dia, penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai 3 tujuan.

"Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," ujarnya.

Kedua, kata dia, hal itu akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.

"Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ungkapnya.

"Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar swbwlum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," sambungnya.

Baca Juga: Dilantik Jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi: Bekerja untuk Pak Jokowi

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Ketua DPR Puan Maharani (kanan), Ketua MPR Bambang Soesatyo (atas, kedua kanan), dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti berswafoto bersama para legislator usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, lompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/tom]
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Ketua DPR Puan Maharani (kanan), Ketua MPR Bambang Soesatyo (atas, kedua kanan), dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti berswafoto bersama para legislator usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, lompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/tom]

Sementara itu, kata dia, soal pergantian Menteri ESDM adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.

"Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambamgan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum," katanya.

Untuk itu, menurutnya, reshuffle yang dilakukan Jokowi saat ini untuk triangle political game.

"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI