Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintahan baru yakni era Presiden Prabowo Subianto melanjutkan sikap pemerintah saat ini yang menolak penjajahan Israel atas bangsa Palestina.
Hal ini dia sampaikan dalam aksi "Bela Palestina dan Stop Penjajahan Israel" di Jakarta, Minggu (18/8/2024) yang juga dihadiri sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin).
"Kami mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menolak penjajahan Israel. Dan agar sikap yang konstitusional ini dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Bahkan lebih serius lagi membela Palestina.
"Lebih kuat lagi. Lebih aktif lagi. Lebih bersemangat lagi," kata Hidayat.
Dia mengatakan penjajahan Israel harus dienyahkan dan dihentikan. Israel harus dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diadili atas kejahatan kemanusiaan yang telah mereka lakukan.
"Para pemimpinnya dihukum. Agar kejahatannya dihentikan. Agar tidak menjadi tradisi yang buruk, menghabisi peradaban dunia," kata dia.
Hidayat lalu menuturkan bahwa aksi yang dia bersama sederet tokoh dan massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) pagi ini telah dilakukan sebelumnya dan akan terus dilakukan.
Baca Juga: Israel Terus Luncurkan Serangan Udara di Kota Pusat Pertanian Palestina
Menurut dia, karena selain dari tuntutan agama, ini juga sangat terkait dengan konstitusi Indonesia, yakni tentang kemanusiaan.
Adapun aksi hari ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Konstitusi Indonesia (18 Agustus 1945-2024) serta HUT ke-79 RI.
Massa yang tergabung dalam ARI-BP sudah berkumpul di area luar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat sekitar pukul 06.00 WIB. Mereka mengenakan busana bernuansa merah, putih serta atribut terkait Palestina seperti syal, bendera serta ikat kepala.
Kegiatan diawali dzikir bersama, diikuti pertunjukan marching band, pembacaan ayat suci Al Quran, menyanyikan bersama lagu "Indonesia Raya", pertunjukan rampak bedug, barongsai, pembacaan pembukaan UUD 1945.